ABSTRAK Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang membatasi pelaksanaan parate eksekusi secara sepihak oleh kreditur. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Apabi…
ABSTRAK Pemerintahan Kota Magelang menghadirkan layanan Monggo Lapor sebagai sarana penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat Kota Magelang. Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab kesesuaian pengelolaan layanan Monggo Lapor dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan bentuk pertanggungjawaban Pemer…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan serta akibat hukum dari perjanjian jual beli ayam jantan yang harga dan kualitasnya ditentukan melalui proses sabung ayam, dengan locus penelitian di Pasar Mekar Muntilan. Permasalahan yang dikaji meliputi keabsahan perjanjian tersebut ditinjau dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum Islam, serta akibat hukum yang timbul dari p…
ABSTRAK Setiap anak memiliki hak dalam menerima pendidikan dasar sebagai hak yang wajib diberikan oleh negara melalui pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan dasar bagi anak tanpa terkecuali termasuk anak yang telah melakukan perkawinan. Pemerintah Daerah Jawa Tengah sendiri telah mengimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Ja…
ABSTRAK Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang mampu menghasilkan karya secara otonom menimbulkan permasalahan hukum terkait status kepemilikan dalam bidang hak cipta, hal ini karena hak cipta mensyaratkan manusia sebagai subjek pencipta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status kepemilikan karya AI di Indonesia serta bagaimana perbandingan pengaturannya den…
ABSTRAK Studi ini difokuskan untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada notaris serta berbagai akibat yuridis yang muncul akibat pemanfaatan surat kuasa di bawah tangan berisi pemalsuan sebagai landasan dalam pembuatan akta perikatan jual beli atas bidang tanah. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggabungkan penelusuran…
ABSTRAK Perkembangan digitalisasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertipikat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan terhadap sistem pembuktian dan pengelolaan hak atas tanah. Namun, di tengah transformasi tersebut, praktik pinjaman di bawah tangan dengan jaminan sertipikat tanah konvensional masih banyak dilakukan masyarakat.…
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banjir hingga tiga meter yang melanda Perumahan AHE, Kabupaten Bekasi pada awal tahun 2025. Meskipun dipasarkan dengan klaim "Bebas Banjir", perumahan tersebut faktanya dibangun di area cekungan dengan sistem infrastruktur drainase yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak konsumen, bentuk tanggung jawab hukum p…
ABSTRAK Penerimaan saksi keluarga dalam perkara harta bersama menimbulkan persoalan karena Pasal 145 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) membatasi keluarga untuk menjadi saksi demi menjaga objektivitas pembuktian. Namun, perkara harta bersama berkaitan dengan hubungan rumah tangga yang bersifat privat sehingga banyak fakta tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti tertulis dan justru hanya d…
ABSTRAK Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yangmana pihak satu mengikatkan diri ke pihak lainnya, untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya membayar sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli motor klasik di Bengkel X Magelang serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penggantian spareparts palsu pada mo…