Untuk memacu jalannya pembangunan sesuai dengan tantangan dan peluang yang berkembang sebagai akibat globalisasi, pemerintah melalui dewan moneter telah melakukan Deregulasi dan Debirokratisasi dengan tujuan untuk mengatasi perbankan seperti penarikan kredit likuiditas dan penetapan tingkat suku bunga bank yang melambung tinggi. Mengelola kebijaksanaan makro dan mikroekonomi secara terkoordinas…
Pertumbuhan ekonomi di daerah pada dasarnya tidak terlepas kaitannya dengan pola atau cara mengalokasikan dana yang dimiliki pemerintah daerah. Alokasi pengeluaran pemerintah pada prinsipnya harus mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi makro terutama pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besa…
Badan Kredit Kecamatan adalah lembaga kredit Kecamatan yang berusaha untuk menyediakan modal bagi masyarakat pedesaan dalam rangka meningkatkan jumlah modal dari para nasabah yang masih membutuhkan. Badan Kredit Kecamatan merupakan lembaga kredit pedesaan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Tugas dari BKK adalah menyediakan fasilitas kredit dengan motto" Mudah, Murah dan M…
Pembangunan nasional mempunyai dampak atas pembangunan daerah. Dalam pembangunan ekonomi daerah berlangsung proses pengelolaan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada. Hal ii dilakukan dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah b…
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa semua urusan pemerintahan diserahkan ke daerah kecuali kewenangan dalam politik luar negari, pertahanan keamanan, keadilan, moneter dan fiskal, agama, serta perencanaan nasional. Dengan demikian daerah akan mendapatkan kewenangan yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintah dan konsekuensi logis dari kebijakan itu adalah daer…