SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Arta Jaya Magelang) | PERPUSTAKAAN UNTIDAR : Repositori Mahasiswa Untidar

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Arta Jaya Magelang)

SHARON PRISKILA ADI KUSUMA - Nama Orang;

ABSTRAK
Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Arta Jaya Magelang yang selanjutnya disingkat KSP Kusuma Arta Jaya Magelang merupakan koperasi penyedia jasa pinjaman uang menggunakan perjanjian pinjaman baku. Walaupun praktis, perjanjian pinjaman baku menempatkan pihak debitur dalam keadaan lemah, sehingga debitur membutuhkan perlindungan secara hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus KSP Kusuma Arta Jaya Magelang).” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatam normatif – empiris kategori Live Case Study serta jenis pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yaitu diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara, observasi dan juga jenis pendekatan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu studi pustaka peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian lainnya yang relevan. Teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber didukung teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa debitur dalam mengajukan pinjaman melalui 4 tahapan yaitu pengajuan permohonan, analisa kelayakan pinjaman, penandatangan perjanjian pinjaman, pencairan pinjaman. Bentuk perlindungan hukum konsumen bagi debitur menurut Undang-undang perlindungan konsumen selanjutnya disebut UUPK dibagi menjadi preventif dan represif dengan penyelesaian sengketa litigasi melalui Pengadilan Negeri dan non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam menyelesaikan sengketa, BPSK menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta keputusan dari BPSK bersifat final and binding. Namun, KSP dalam penyelesaian sengketa memilih pengadilan negeri karena kesepakatan dengan debitur, tidak adanya aturan khusus serta kurangnya sosialisasi BPSK. Oleh karena itu, penting bagi debitur untuk memahami isi perjanjian serta pembentukan aturan khusus dan sosialisasi BPSK untuk memanisfestasikan perlindungan hukum bagi debitur secara efektif.
Kata Kunci: Perjanjian Baku, Koperasi Simpan Pinjam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Ketersediaan

7-UN57.U1-SH-XI-2021 HUKUM KUS P 2021 Ruang Skripsi (HUKUM) Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: HUKUM KUS P 2021
Penerbit: MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2021
Deskripsi Fisik: XX;108HAL;29.5CM
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 340
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PRODI_S1_HUKUM
FAKULTAS_FISIP
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

HALAMAN ROMAWI, BAB I, BAB II, BAB III

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar