SKRIPSI PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG | PERPUSTAKAAN UNTIDAR : Repositori Mahasiswa Untidar

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

SKRIPSI PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG

NUR MAKHIN - Nama Orang;

ABSTRAK
NUR MAKHIN (1710601007), PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar, Skripsi 2021.
Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Magelang pernah menjadi korban kekerasan oleh narapidana kasus terorisme dan mengalami luka-luka pada petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Magelang. Kemudian terjadinya overkapasitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Magelang di khawatirkan menimbulkan ketidaksesuaian dalam penerapan hak dan kewajiban yang narapidana dapatkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan analitis, undang-undang, dan kasus. Data yang didapat berupa studi kepustakaan atau inventaris dengan data bersifat kualitatif didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan di dalam Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Magelang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan nyatanya berkesesuaian dengan instrumen internasional seperti Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment dan The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners dimana menjadi bukti bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Indonesia juga memiliki kesesuaian dengan peraturan internasional yang dipakai oleh berbagai negara. Kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi di Lembaga Kelas IIA Magelang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakmaksimalan penerapan sistem pemasyarakatan yang ada dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan bahwa merehabilitasi narapidana sehingga mendapatkan pembimbingan dan pemberian efek jera tidak dapat terlaksana.
Kata Kunci : Narapidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Konsep Pemasyarakatan.

Ketersediaan

5-UN57.U1-SH-VI-2022 HUKUM MAK P 2022 Ruang Skripsi (HUKUM) Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: HUKUM MAK P 2022
Penerbit: MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2022
Deskripsi Fisik: XI;69HAL;29.5CM
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 340
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PRODI_S1_HUKUM
FAKULTAS_FISIP
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

FULL TEXT

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar