Text
SKRIPSI PENGAWASAN ATASAN TERHADAP HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG PADA BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pengadilan Negeri Watampone)
ABSTRAK
Pengawasan terhadap hakim merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh atasan atau Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia sebagai pencegah terjadinya penyimpangan kode etik dan perilaku hakim. Pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 (PERMA Nomor 8 Tahun 2016) Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tersebut pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan skripsi ini untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan atasan atau Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim serta penghambat dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pengadilan Negeri Watampone. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian pengawasan oleh atasan terhadap hakim berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2016. Ketidaksesuaian tersebut diantaranya ialah kurangnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh atasan secara terus menerus dan kurangnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di luar kedinasan. Faktor yang menghambat pengawasan oleh atasan di Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pengadilan Negeri Watampone ialah: kurangnya profesionalitas, sikap pribadi hakim, minimnya pengetahuan dan wawasan, terbatas ruang dan waktu, adanya pembelaan terhadap sesama jabatan serta adanya pandemi covid-19.
Kata Kunci: Pengawasan, Atasan, Hakim
22-UN57.U1-SH-VII-2022 | HUKUM HAK P 2022 | Ruang Skripsi (HUKUM) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain