SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN PASAL 17 KUHAP TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP (STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN MAGELANG) | PERPUSTAKAAN UNTIDAR : Repositori Mahasiswa Untidar

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN PASAL 17 KUHAP TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP (STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN MAGELANG)

ANGRINA - Nama Orang;

ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik tersebut mengarah pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Dalam Pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Selanjutnya, penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. 2) Bentuk pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya kasus salah tangkap atau error in person berdasarkan KUHAP dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak kepolisian yang melakukan tindakan salah tangkap diatur dalam Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Penegakan Kode Etik Profesi dalam pasal l1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dibedakan menjadi 2 yaitu materiil (Permohonan maaf secara tertutup maupun terbuka) dan immateriil (Pendidikan ulang di Lembaga Pendidikan Polisi maupun pemberhentian anggota yang diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Negara Indonesia.
Kata Kunci: Pasal 17 KUHAP, Pertanggungjawaban, Salah Tangkap

Ketersediaan

40-UN57.U1-SH-XI-2022 HUKUM ANG A 2022 Ruang Skripsi (HUKUM) Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: HUKUM ANG A 2022
Penerbit: MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2022
Deskripsi Fisik: XIV;72HAL;29.5CM
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 340
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PRODI_S1_HUKUM
FAKULTAS_FISIP
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

FULL TEXT

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar