Text
SKRIPSI IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PATI
ABSTRAK
Asas kontradiktur delimitasi merupakan asas dalam proses pendaftaran tanah khususnya pada saat pengukuran, dimana pihak pemilik tanah yang berbatasan harus menyaksikan dan menyetujui secara langsung batas bidang tanah yang akan didaftarkan dan diukur. Ketentuan hukum mengenai pendaftaran tanah yang berhubungan dengan pemasangan tanda batas tanah ini telah diselenggarakan oleh pemerintah, namun terjadi permasalahan di Kabupaten Pati. Berkaitan dengan asas kontradiktur delimitasi dan munculnya sengketa karena tidak dilaksanakannya asas tersebut, maka hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Rumusan masalah yang digunakan penelitian ini adalah apa urgensi dari asas kontradiktur delimitasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah di Kabupaten Pati? dan bagaimana implementasi asas kontradiktur delimitasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah di Kabupaten Pati?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi asas kontradiktur delimitasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah di Kabupaten Pati dan menganalisis implementasi asas kontradiktur delimitasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah di Kabupaten Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan urgensi dari asas kontradiktur delimitasi dilihat dari alasan dan tujuan yang mendasari terbentuknya asas kontradiktur delimitasi yang dibagi menjadi tiga aspek yaitu aspek filosofis dari asas kontradiktur delimitasi ini adalah sila ke 4 dan 5 Pancasila, aspek sosiologis dari asas kontradiktur delimitasi adalah adanya kebutuhan atas tanah yang meningkat diiringi dengan adanya permasalahan batas tanah, aspek yuridis dari asas kontradiktur delimitasi adalah menjamin kepastian hukum atas data fisik terkait batas tanah dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Implementasi asas kontradiktur delimitasi di Kabupaten Pati sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Simpulan dari penelitian ini yaitu urgensi asas kontradiktur delimitasi yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis dan implementasi asas kontradiktur delimitasi yang dinyatakan sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah masyarakat dianjurkan untuk menjaga maupun memelihara batas tanah, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati diharapkan selalu melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya asas kontradiktur delimitasi.
Kata kunci: asas kontradiktur delimitasi, kepastian hukum, pemegang hak atas tanah.
1-UN57.U1-SH-II-2023 | HUKUM NUR I 2023 | Ruang Skripsi (HUKUM) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain