Text
SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN KONSEP DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KOTA MAGELANG
ABSTRAK
Analisis Penerapan Konsep Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Magelang
Oleh : Fidela Azaria NPM : 1910201073
Perubahan lingkungan yang cepat mendorong pemerintah untuk terus beradaptasi dalam menciptakan tata kelola yang dinamis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang selaku penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Magelang telah menerapkan parameter yang menjadi dasar pelaksanaan dynamic governance terdiri dari kapabilitas dan budaya, meskipun masih terdapat permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep dynamic governance dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, adapun sumber data yang digunakan peneliti ialah data primer dan data sekunder yang akan diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tata kelola penyelenggaraan MPP di Kota Magelang oleh DPMPTSP Kota Magelang telah menerapkan konsep dynamic governance terlihat pada kemampuan berpikir ke depan (thinking ahead) dalam memahami bahwa perkembangan teknologi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan MPP kedepannya sehingga dirancang fokus perubahan dalam menambah inovasi. Melalui thinking again DPMPTSP mampu mengetahui capaian tujuan dari diselenggarakannya MPP dan kendala yang ada dari umpan balik masyarakat. Kemampuan thinking across ditunjukkan DPMPTSP dalam kegiatan studi banding serta adopsi beberapa program dari daerah lain. Budaya juga menjadi prinsip penyelenggaraan MPP yang telah dilakukan melalui berbagai prinsip diantaranya prinsip incorruptibility terlihat pada penerapan prinsip integritas, terdapat pegawai yang kompeten sesuai prinsip meritocracy, tata cara DPMPTSP dalam menghadapi permasalahan yang ada menggunakan prinsip pragmatism, penerapan prinsip market orientation dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait penambahan layanan di MPP, dan pelayanan di MPP dilakukan secara adil sesuai prinsip multi-racialism. Meskipun penerapan konsep dynamic governance dalam penyelenggaraan MPP oleh DPMPTSP telah merealisasikan berbagai aspek, namun masih ditemukan permasalahan dalam penerapan prinsip incorruptibility dan perlunya penguatan pada kemampuan thinking again dan penerapan prinsip pragmatism.
Kata kunci : dynamic governance, kapabilitas, budaya, dan mal pelayanan publik
45-UN57.U1-SSP-VI-2023 | FISIPOL AZA A 2023 | Ruang Skripsi (FISIPOL) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain