PERPUSTAKAAN UNTIDAR : Repositori Mahasiswa Untidar

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Text

SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN SPLITTING OLEH JASA TITIP MENGGUNAKAN BATAS PEMBEBASAN PENUMPANG (STUDI KASUS BEA DAN CUKAI TIPE C BANDARA SOEKARNO HATTA)

WIWIN MARSHEILA - Nama Orang;

ABSTRAK
Modus splitting menjadi metode yang digunakan para pelaku jasa titip dengan mengakali batas nilai pembebasan senilai lima ratus United States Dollar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.04/2017. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Permasalahan tersebut menunjukan pelaku usaha jasa titip yang memasukan barang impor dengan cara menghindari pembayaran pajak bea masuk akan merugikan negara. Tujuan penelitian yang dilaksanakan untuk mengkaji, menganalisis mengenai penegakan hukum yang dilakukan terhadap kegiatan splitting menurut prinsip norma yang berlaku. Manfaat penelitian yang dilaksanakan ialah memberikan infomasi dan menambah wawasan baru serta menambah kesadaran kepada konsumen yang membeli barang dari luar negeri untuk membayar bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada penegakan hukum dan kesesuaian dengan prinsip norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan dengan manajemen risiko yaitu dengan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan penumpang, namun hal tersebut dirasa belum efektif mengingat pemberian sanksi hanya berupa sanksi administratif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penegakan hukum yang dilakukan Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta mengenai kegiatan splitting oleh jasa titip menggunakan batas pembebasan penumpang hanya menerapkan sanksi administratif dan belum menerapkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya pengulangan terhadap tindakan splitting yang menggunakan batas pembebasan penumpang.
Kata Kunci : bea masuk, splitting, batas pembebasan penumpang, kepabeanan, penegakan hukum


Ketersediaan
26-UN57.U1-SH-VIII-2023HUKUM MAR P 2023Ruang Skripsi (HUKUM)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
HUKUM MAR P 2023
Penerbit
MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2023
Deskripsi Fisik
XVII;104HAL;29.5CM
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
340
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
PRODI_S1_HUKUM
FAKULTAS_ILMU_SOSIAL_DAN_POLITIK
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • HALAMAN ROMAWI, BAB I, BAB II, BAB III
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

PERPUSTAKAAN UNTIDAR : Repositori Mahasiswa Untidar
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik