Text
SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ELEKTRONIK KINERJA (E-KINERJA) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA
ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ELEKTRONIK KINERJA (E-KINERJA) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA
Afif Desnaba Ramadhan
1910201089
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar
Pemerintah terus berupaya untuk membenahi diri dalam praktik birokrasi dengan reformasi birokrasi agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dapat membantu berbagai kegiatan atau pekerjaan pemerintah semakin mudah. Berbagai penerapan sistem elektronik di lingkungan pemerintah seperti E-Budgeting, E-Procurement, E-Presensi, dan lain sebagainya. Salah satu wujudnya yaitu dengan lahirnya kebijakan e-kinerja. E-Kinerja ini pada dasarnya digunakan untuk melakukan pengukuran serta penilaian kinerja para pegawai berdasarkan pada beban kerjanya masing-masing serta juga menjadi dasar memperhitungkan prestasi kerja pegawai dan menjadi dasar acuan perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada aparatur sipil negara. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan yaitu purposive sampling dengan jumlah informan 5 orang. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan e-kinerja di BKPSDM Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik, dalam hal meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai, tetapi dalam hal ini masih ada beberapa kekurangan yang ada seperti pada aspek karakteristik agen pelaksana masih belum terdapat adanya SOP yang terstruktur tentang sistem e-kinerja, kemudian pada aspek sumberdaya terkait kurangnya anggaran untuk pengembangan server, serta perlu ditingkatkanya pelatihan dan sosialisasi agar para pegawai dapat memahami kebijakan e-kinerja sehingga dengan begitu implementasi kebijakan e-kinerja dapat berjalan dengan maksimal.
(Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, E-Kinerja)
102-UN57.U1-SSP-X-2023 | FISIPOL RAM I 2023 | Ruang Skripsi (FISIPOL) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain