Text
SKRIPSI ANALISIS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR DESA BANJARSARI, KECAMATAN BOBOTSARI, KABUPATEN PURBALINGGA
ABSTRAK
Analisis Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Oleh : Miftia Khodiqotul Istiqomah NPM : 1910201129 Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi, implementasi prinsip good governance sangatlah penting guna menambah performa aparatur pemerintahan. Hal ini dikarenakan pemerintah merumuskan konsep prinsip good governance guna menambah peluang perubahan pada birokrasi pemerintahan supaya terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. Pada pelaksanaan good governance atau kepemerintahan yang baik pada Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga menunjukan bahwa pelaksanaan good governance yang diselenggarakan oleh oleh pemerintah desa dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan hambatan dan kendala. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis good governance serta menganalisis faktor yang menghambat serta mendorong penerapan prinsip good governance pada pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan teori prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2012), diantaranya Transparansi, Responsivitas, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisiensi, danAkuntabilitas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian penerapan good governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, yaitu: 1) Bekum adanya papan informasi mengenai alur pelayanan, persyaratan, informasi biaya dan papan pengaduan maupun website untuk layanan yang dapat diakses; 2)Sikap dari penyedia layanan masih dinilai kurang ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 3)Tidak adanya diskriminatif dalam pelayanan ataupun menggunakan sistem kekeluargaan; 4)Pegawai belum disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan datang terlambat dan pulang sebelum waktunya; 5) Adanya kelalaian ataupun kesalahan dalam proses pelayanan administrasi kependudukn yang diminta oleh masyarakat.
Keywords : Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Good Governance
68-UN57.U1-SSP-VIII-2024 | ADMINISTRASINEGARA IST A 2024 | Ruang Skripsi (ADMINISTRASI NEGARA) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain