SKRIPSI PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM ( STUDI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG ) | PERPUSTAKAAN UNTIDAR : Repositori Mahasiswa Untidar

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM ( STUDI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG )

FADLILLAH NIA SAFIRA - Nama Orang;

ABSTRAK
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pada kenyataannya seringkali timbul permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan putusnya suatu ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan tentu saja menyebabkan permasalahan baru apabila dalam sebuah perkawinan tersebut telah terdapat anak yang harus tetap dipelihara dengan baik oleh kedua orang tua sebagaimana mestinya walaupun telah terjadi perceraian. Rumusan dan tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bentuk tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua serta untu mengetahui peran Dinas Sosial apabila terdapat anak terlantar terdapat anak terlantar akibat tidak terpenuhi hak kesejahteraan anak tersebut pasca perceraian orang tua. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian secara kualitatif dan menggunakan pendekatan Perundangundangan (statute approach). Hasil penelitian ini berupa penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian berupa nafkah lahiriah (materi) dan nafkah batiniah(non materi). Peran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam menangani anak terlantar akibat kelalaian orang tua dalam pememnuhan hak anak pasca perceraian adalah dengan melakukan pendataan, penyuluhan/sosialisasi serta edukasi. Simpulan yang dapat diambil adalah dengan putusnya suatu perkawinan maka tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian orang tua dalam melaksanakan kewajiban berupa tanggung jawab yaitu nafkah lahirian dan batiniah terhadap anak tersebut. Sehingga dengan adanya peran Dinas Sosial dapat membantu anak terlantar akibat kelalian orang tua dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian tersebut.
Kata Kunci : Perceraian, Tanggung Jawab, Hak Anak, Pemerintah

Ketersediaan

89-UN57.U1-SH-X-2024 HUKUM SAF P 2024 Ruang Skripsi (HUKUM) Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: HUKUM SAF P 2024
Penerbit: MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2024
Deskripsi Fisik: XV;73HAL;29.5CM
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 340
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PRODI_S1_HUKUM
FAKULTAS_FISIP
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar