Text

SKRIPSI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang)

---

ABSTRAK
Penerapan elektronik pemerintah (E-Government) pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) dalam pemberian pelayanan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. Kebijakan pemerintah ini diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan menyederhanakan administratif pengurusan pajak, serta memberikan inovasi cara pembayaran pajak kepada masyarakat. Rumusan masalah yaitu, bagaimana implementasi E-Government dalam meningkatkan penerimaan PBB P-2 di Kabupaten Magelang? dan bagaimana strategi pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan pembangunan daerah melalui PBB P-2 di Kabupaten Magelang? Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi E-Government pada penerimaan PBB P-2 di kabupaten Magelang dan menganalisis strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pembangunan daerah melalui PBB P-2 di Kabupaten Magelang. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang bemanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian mengenai penerapan elektronik pemerintah pada pajak bumi dan bangunan pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai tolak ukur keberhasilan elektronik pemerintah Di Kabupaten Magelang. E-PBB pada BPPKAD di Kabupaten Magelang menunjukan bahwa penerapannya belum sepenuhnya optimal, sebab kurangnya patisipasi dan pengetahuan masyarakat akan penggunaan elektronik. Hal tersebut menghambat strategi pemerintah BPPKAD Kabupaten Magelang dalam meningkatkan kesejahteraan pembangunan daerah. Simpulannya yaitu penerapan E-Government di Kabupaten Magelang belum berjalan dengan maksimal, dan perlunya beberapa upaya dari pemerintah BPPKAD yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penggunaan elektronik. Saran yaitu mendorong terus pelaksanaan sosialisasi dan meningkatkan sinergitas antara pegawai BPPKAD dengan Pemerintah Desa.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Pembangunan Daerah.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

HUKUM RAM I 2025

Penerbit

MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2025

Deskripsi Fisik

IX;131HAL;29.5CM

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

340

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PRODI_S1_HUKUM
FAKULTAS_FISIP

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar