PERPUSTAKAAN UNTIDAR Repositori Mahasiswa Untidar

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 95/Pid.SusTPK/2022/PN.Smg dan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk)

TANIA HASNA SALSABILA RAMADHANI - Nama Orang;

ABSTRAK
Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang beban pembuktiannya terletak pada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh secara sah. Indonesia menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas dimana beban pembuktian terletak pada terdakwa dan jaksa penuntut umum. Pada hakikatnya beban pembuktian terbalik di Indonesia yang diatur dalam UndangUndang menimbulkan problematika. Karena, hukum acara yang mengatur mengenai pembuktian terbalik belum diatur secara jelas, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan. Namun, penerapannya pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa seringkali diabaikan dimana pihak jaksa penuntut umum yang lebih dominan dalam melakukan pembuktian. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan pembuktian terbalik pada putusan perkara Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg dan putusan perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2022/PN.Yyk serta bagaimana pengoptimalan pembuktian terbalik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan UndangUndang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembuktian pada tindak pidana korupsi, namun terdakwa dalam melakukan pembuktian terdakwa tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim yang dipertimbangkan hanya pembuktian dari pihak jaksa penuntut umum. Dalam hal ini, pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah sia-sia. Oleh karena itu, pembuktian terbalik perlu dioptimalkan dengan didukung regulasi yang lebih jelas dan rinci.
Kata Kunci: Penerapan, Pengoptimalan, Pembuktian Terbalik


Ketersediaan
#
Ruang Skripsi (HUKUM) HUKUM RAM T 2025
92-UN57.U1-SH-VIII-2025
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
HUKUM RAM T 2025
Penerbit
MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2025
Deskripsi Fisik
XIV;92HAL;29.5CM
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
340
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
PRODI_S1_HUKUM
FAKULTAS_ILMU_SOSIAL_DAN_POLITIK
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • FULLTEXT
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

PERPUSTAKAAN UNTIDAR Repositori Mahasiswa Untidar
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?