Text

SKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2012

---

ABSTRAK
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Magelang, termasuk di dalamnya retribusi pelayanan parkir. Penarikan retribusi pelayanan parkir diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang mengharuskan penarikan retribusi disertai dengan pemberian karcis akan tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali ditemukan ketidaksesuaian yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian penarikan retribusi parkir di Kota Magelang serta mencari tahu bagaimana bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Magelang terhadap ketidaksesuaian penarikan retribusi pelayanan parkir. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap penarikan retribusi pelayanan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Fasilitas Parkir di Blok Parkir VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian adalah: rendahnya kesadaran hukum, tidak tersedianya norma tentang tata cara perekrutan petugas parkir, terjadinya praktik jual-beli lahan, keterlibatan ormas, serta persaingan dengan petugas parkir liar. Sementara itu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Magelang adalah mengevaluasi Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terkait pengenaan sanksi, membentuk peraturan teknis untuk pelaksanaan Pasal 35 ayat (5), menambah personel yang memiliki kualifikasi, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta melakukan sosialisasi.
Kata Kunci : Retribusi Parkir, Pemerintah Daerah, Pertanggungjawaban

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

HUKUM NUR P 2025

Penerbit

MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2025

Deskripsi Fisik

XV;165HAL;29.5CM

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

340

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PRODI_S1_HUKUM
FAKULTAS_ILMU_SOSIAL_DAN_POLITIK

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar