Text
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA MAGELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, tidak semua anak memperoleh hak-haknya secara layak, terutama anak-anak yang terlantar. Anak terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara. Dalam konteks ini, Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan dan program pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar dari perspektif Dinas Sosial, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, yang mana penelitian ini didasarkan teori, hipotesis, dan fakta dari pihak Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan perlindungan anak, seperti penyediaan layanan sosial dasar, rehabilitasi sosial, serta penempatan anak dalam panti atau keluarga pengganti. Meski secara normatif telah didukung oleh peraturan perundang-undangan seperti UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas Dinas Sosial, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak terlantar.
Kata Kunci: anak terlantar, perlindungan hukum, Dinas Sosial, kesejahteraan sosial, implementasi kebijakan
Tidak tersedia versi lain