PERPUSTAKAAN UNTIDAR Repositori Mahasiswa Untidar

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DESA BENGKAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PENGGARAP DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (MARO) DI KABUPATEN TEMANGGUNG

IRAWAN SOLAHUDIN - Nama Orang;

ABSTRAK `
Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung pada kenyataannya masih sering dikesampingkan karena masyarakat cenderung menggunakan perjanjian maro. Dampak yang terjadi akibat adanya hal tersebut menyebabkan hubungan hukum yang terjadi antara pemilik lahan dengan petani penggarap menjadi tidak seimbang. Pada posisi ini, petani penggarap menjadi pihak yang lemah karena hak-haknya dalam perjanjian maro berpotensi untuk dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Bengkal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian (maro) secara lisan dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh petani penggarap untuk memperoleh haknya sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian (maro) secara lisan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus untuk mencari tahu bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan perlindungan hukum bagi petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian (maro) di Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Desa Bengkal berperan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian bagi hasil (maro) melalui mediasi sebagai tindak lanjut dari alternatif penyelesaian sengketa. Petani penggarap dapat mengupayakan hak-haknya dengan cara mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum dari pemilik lahan di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung dengan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kata kunci : Maro, Perjanjian Bagi Hasil, Pemerintah Desa


Ketersediaan
#
Ruang Skripsi (HUKUM) HUKUM SOL P 2025
120-UN57.U1-SH-VIII-2025
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
HUKUM SOL P 2025
Penerbit
MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2025
Deskripsi Fisik
XV;130HAL;29.5CM
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
340
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
PRODI_S1_HUKUM
FAKULTAS_ILMU_SOSIAL_DAN_POLITIK
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • FULLTEXT
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

PERPUSTAKAAN UNTIDAR Repositori Mahasiswa Untidar
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?