Text
PENGARUH TINGKAT SOSIAL EKONOMI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KELURAHAN KOTA MAGELANG
Pembangunan daerah sebagai interval dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan Sumber DayaNasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepostisme. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai Sub sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip berterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi, yaitu: fungsi distribusi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi transaksi yang meliputi antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan dari luar, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang membedakan sosial serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembangunan.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain