Text

PENGARUH MOTIVASI KERJA, KEMAMPUAN KERJA DAN PRESTASI KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (Studi Perbandingan Antara Pegawal Dinas Administrasi dan Dinas Luar PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Dati II Magelang)

---

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagaidaerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarkat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi yakni fungsi distribusi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilisası yang meliputi antara lain pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter Fungsi alokasi yang meliputi antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standart pelayanan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah dengan demikian pembagian ketiga fungsi yang dimaksud sangat penting sebagai landasandalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara jelas dan tegas. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab didaerah secara proporsional yang diwujudkan dengan whagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan sosial serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekousentrasi dan tugas pembantuan

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

ADMINISTRASINEGARA YUL P 2000

Penerbit

MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2000

Deskripsi Fisik

XVII;151HAL;29,5CM

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

350

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PRODI_S1_ILMU_ADMINISTRASI_NEGARA
FAKULTAS_FISIP

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar