Text
SKRIPSI IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PARKIR ILEGAL DI WILAYAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik parkir ilegal di Kabupaten Purbalingga yang menimbulkan kemacetan, gangguan ruang publik, hingga berkurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum perparkiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2023 belum berjalan optimal. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama yaitu peran Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum parkir ilegal serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan penertiban dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat, serta telaah pustaka terhadap peraturan dan teori penegakan hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif berdasarkan teori Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penindakan bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian, namun efektivitasnya masih terbatas. Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong praktik parkir ilegal. Simpulan penelitian menegaskan perlunya peningkatan pengawasan, penambahan fasilitas parkir resmi, dan intensifikasi sosialisasi hukum. Peneliti menyarankan penguatan koordinasi antarinstansi untuk menekan parkir ilegal secara berkelanjutan.
Kata Kunci: penegakan hukum, parkir ilegal, Dinas Perhubungan, efektivitas hukum, Purbalingga.
Tidak tersedia versi lain