Text

SKRIPSI ANALISIS PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUUHAN PDRB KABUPATEN MAGELANG PERIODE 1999-2002

---

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat

Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah didalamnya menyebutkan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bagian integral darı penyelenggaraan Pemerintahan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang madani, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

PEMBANGUNAN ROH A 2004

Penerbit

MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2004

Deskripsi Fisik

XVI;69HAL;29,5CM

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

330

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PRODI_S1_EKONOMI_PEMBANGUNAN
FAKULTAS_FE

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar