Text
SKRIPSI PERSEPSI PENEGAK HUKUM DAN PROBLEMATIKA ASESMEN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI KASUS DI KOTA MAGELANG)
ABSTRAK
Penanganan penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga rehabilitasi sebagai upaya pemulihan. Salah satu instrumen penting dalam menentukan bentuk penanganan tersebut adalah asesmen terpadu yang melibatkan unsur medis dan hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan asesmen belum selalu dilakukan secara konsisten pada tahap awal penyidikan, sehingga membuka ruang subjektivitas aparat penegak hukum dalam menentukan penanganan penyalahguna narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif aparat Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap pelaksanaan asesmen serta implikasi yang timbul apabila asesmen tidak dilaksanakan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen memiliki peran penting dalam menentukan tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika dan rekomendasi rehabilitasi, namun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor koordinasi antar-lembaga, kewenangan penyidik, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi kelembagaan, dan dukungan pembiayaan negara agar asesmen dapat dilaksanakan secara konsisten dalam penegakan hukum.
Kata Kunci: Asesmen, Perspektif, Narkotika.
Tidak tersedia versi lain