Text

SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEGMENTASI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA PEMERINTAH DAERAH (PBPU–BP PEMDA) DI WILAYAH KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

---

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEGMENTASI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA PEMERINTAH DAERAH (PBPU–BP PEMDA) DI WILAYAH KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
Rostiana Ika Handayani
221201014
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Tidar
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum tercakup dalam segmen kepesertaan lainnya. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menimbulkan ketidakpastian hasil usulan kepesertaan, seperti penyampaian informasi yang belum memberikan kepastian, keterbatasan kuota dan anggaran, ketidaksesuaian data kependudukan, serta lamanya proses aktivasi kepesertaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, BPJS Kesehatan Cabang Magelang dan masyarakat peserta PBPU BP Pemda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program JKN segmen PBPU BP Pemda di Kecamatan Muntilan ditandai dengan penyampaian informasi yang belum memberikan kepastian kepada masyarakat, keterbatasan kuota kepesertaan akibat meningkatnya jumlah usulan dan mekanisme aktivasi berbasis Kartu Keluarga (KK), proses pengolahan data uang masih berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data kependudukan, sikap pelaksanaan administrasi yang melibatkan koordinasi antar instansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program JKN segmen PPBPU BP Pemda telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, namun masih terdapat berbagai kendala pada aspek komunikasi, sumber dayam disposisi dan struktur birokrasi yang memengaruhi kepastian aktivasi kepesertaan masyarakat.
Kata kunci: Implementasi kebijakan; Jaminan Kesehatan Nasional; PBPU BP Pemda; George C. Edward III.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

ADMINISTRASINEGARA HAN I 2026

Penerbit

MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2026

Deskripsi Fisik

XV;221HAL;29.5CM

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

350

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PRODI_S1_ILMU_ADMINISTRASI_NEGARA
FAKULTAS_FISIP

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar