Text

SKRIPSI OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG

---

ABSTRAK
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Ririn Wahyu Priyanti
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Temanggung yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung sektor pertembakauan. Dalam hal ini pemerintah belum mampu menyediakan regulasi yang mengatur tentang tata niaga pertembakauan. Sehingga, mengakibatkan petani harus menghadapi fluktuasi harga yang berdampak pada kerugian. Selain itu, tingginya harga pupuk dan penyaluran pupuk subsidi dari pemerintah yang belum mampu memenuhi kebutuhan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik analisis teori peran pemerintah Rosmaladewi (2018). Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator telah dilakukan melalui pembentukan Program Komite Pertembakauan. Namun, program ini belum cukup kuat apabila tidak didukung oleh regulasi yang bersifat mengikat dan mampu memberikan kepastian serta perlindungan bagi petani tembakau. Kemudian, sebagai dinamisator pemerintah telah memberikan sosialisasi dan pendampingan secara rutin yang memberikan dampak positif bagi petani. Akan tetapi, pelaksanaanya masih belum merata karena kegiatan masih difokuskan pada 14 kecamatan sentra tembakau. Sebagai fasilitator pemerintah telah memberikan berbagai bentuk bantuan sarana dan prasarana maupun fasilitas pemasaran dan kemitraan tembakau. Namun, bantuan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh petani. Sebab, masih terdapat beberapa petani yang belum tergabung dalam kelompok tani, kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak lagi menempatkan tembakau sebagai komoditas strategis, serta keterbatasan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).
Kata kunci : Peran Pemerintah; Kesejahteraan Petani; Tembakau

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

ADMINISTRASINEGARA PRI O 2026

Penerbit

MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2026

Deskripsi Fisik

XVII;179HAL;29.5CM

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

350

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PRODI_S1_ILMU_ADMINISTRASI_NEGARA
FAKULTAS_FISIP

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar