Text
SKRIPSI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG PERSEDIAAN DI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAGELANG
ABSTRAK
Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) yang belum terstandarisasi menyebabkan proses administrasi dan operasional pada instansi belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang sebagai dasar pengajuan Uang Persediaan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Permasalahan yang ditemukan dalam pengajuan SPM UP yaitu adanya kesalahan input nominal pengajuan SPM UP oleh pegawai terkait, keterlambatan pengumpulan dokumen pendukung yang menjadi syarat pengajuan, dan penolakan pengajuan oleh KPPN karena dokumen yang diajukan tidak lengkap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penyusunan SOP yang digunakan meliputi persiapan, penilaian kebutuhan, dan pengembangan SOP berupa penyusunan uraian prosedur dan flowcharts alur kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan SOP pengajuan SPM UP dapat memberikan pedoman kerja yang lebih terstruktur dan terdokumentasi bagi pihak terkait. SOP yang disusun memuat nama SOP, dasar hukum, kualifikasi pelaksana, maksud, tujuan, unit terkait, dokumen pendukung, serta alur pelaksanaan pengajuan mulai dari pembuatan SPBY UP hingga proses pencatatan pencairan SP2D UP. Dengan adanya SOP tersebut, proses pengajuan SPM UP diharapkan dapat berjalan lebih efektif, meminimalkan risiko kesalahan dalam penginputan data, serta mendukung ketepatan waktu proses pencairan Uang Persediaan.
Kata kunci: Standar Operasional Prosedur, Surat Perintah Membayar, Uang Persediaan, flowcharts.
Tidak tersedia versi lain