IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DIKANTOR PERTAHANAN KABUPATEN TEMANGGUNG | PERPUSTAKAAN UNTIDAR : Repositori Mahasiswa Untidar

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DIKANTOR PERTAHANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGUS KURNIAWAN - Nama Orang;

ABSTRAK:
Penelitian ini menggambarkan bagaimana pelayanan yang dilakukan pada organisasi milik pemerintah yang formal yaitu Badan Pertanahan Nasional yang berada di Kabupaten Temanggung. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja jenis maslah yang bisa di urus Pertanahan dan juga syarat syaratnya dalam suatu kepengurusan, dan hal lain yang menyangkut biaya pengurusan sertifikat. Penelitian ini di laksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan informan 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara mendalam tentang implementasi kebijakan, tugas anggota dan pendelegasian wewenang, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan didalamnya memiliki faktor-faktor dalam mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Diantaranya yaitu komunikasi antar anggota dan pimpinan, sumber daya mausia dalam melakukan pelayanan, disposisi Kepala Kantor juga mempengaruhi bagaimana implementasi akan berjalan, Sumber daya manusia khususnya juga sangat berpengaruh karena jika SDM memadai maka untuk mengerjakan suatu
permohonan akan berjalan cepat dan tanpa adanya kesenjangan atau kebingungnan dari pelayan atau pegawai, jika sebaliknya SDM tidak sesuai prosedur maka akan memperlambat proses pelayanan. Dalam upaya perbaikan pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung juga memiliki beberapa percepatan layanan, yang dengan adanya percepatan layanan tersebut pendaftaran sertifikat tanah lebih cepat mudah dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa
implementasi kebijakannya yaitu dalam tiap-tiap permohonan sertifikat tanah memiliki aturan atau persyaratan yang berbeda- beda, waktu yang berbeda dan juga biaya yang tentunya berbeda pula. Kata kunci : Implementasi, kebijakan, Pembuatan Sertifikat

Ketersediaan

10-UN57-4.1 - 2016 FISIPOL KUR I 2016 Ruang Skripsi Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: FISIPOL KUR I 2016
Penerbit: MAGELANG : ., 2016
Deskripsi Fisik: x;95hal;ilus;29,5cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 350
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PRODI_S1_ILMU_ADMINISTRASINEGARA
FAKULTAS_FISIP
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar