Text
SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI KANTOR PEMERINTAH KOTA MAGELANG
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI KANTOR PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UTARI
Abstrak
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau public dan sikap tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya Sumber daya manusa. Hal itu berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan public untuk carry out kebijakan secara efektif. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan public tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesadaran dan komitmen untuk melakukan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Dan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemrintah terhadap penerapan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan factor -factor yang mempengharuhinya seperti komunikasi, sumberdaya manusia, disposisi struktur organisasi dan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai data lokasi penelitian yaitu Pemerintah Kota Magelang tentang implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tehnik pengumpulan data mengunakan obeservasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung langsung terhadap objek yang diteliti, mengadakan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dengan mengajukan beberapa pertanyaan ( kuesioner) mengenai masalah yang diteliti dan penelitian pustaka dengan mengumpulkan data memalui perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini serta ditunjang oleh data sekunder
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain