
ABSTRAK Leasing membahas mekanisme tentang perjanjian jual beli dengan kredit menghubungkan para pihak yang berkepentingan. Nyatanya terkadang debitur mengalami kendala dalam proses melunasi kredit sehingga kreditur memberikan jaminan seperti pengalihan leasing kepada penerima alih debitur baru. Namun dalam praktiknya, proses pengalihan leasing tersebut tidak disertai dengan perjanjian tertuli…

ABSTRAK Dalam penelitian ini terdapat pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga. Penulis mengambil penelitian tentang “Analisis Terhadap Penyelesaian Masalah Eksekusi Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi†dan menjadikan sebagai judul penelitian. Pada pelaksanaan kredit, debit…

ABSTRAK Tanda tangan elektronik semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perjanjian jual beli. Termasuk pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kian meningkat terhadap konsumsi barang dan/atau jasa. Karenanya FIFGroup menciptakan aplikasi yang berbasis tanda tangan elektronik dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang bernama FIFGroup Digital Form, untuk memudahkan…

ABSTRAK LEGALITAS TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia meliputi 2 jenis kelamin, yakni laki-laki serta perempuan. Tetapi faktanya, terdapat sebuah kelompok yang dimana isinya merupakan sekumpulan manusia dimana merasa dirinya dilahirkan tidak selaras pada jenis kelaminnya. Sekumpulan ini biasa dikenal dengan istilah transgender atau …

ABSTRAK Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual dan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan. Saat ini banyak pemilik merek yang melakukan pelanggaran, salah satunya yaitu peniruan merek seperti adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannnya. Adanya peniruan merek menimbulkan sengketa pembatalan merek yang diajukan ke Pengadilan. Pokok permasalahan p…

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang kedudukan camat sebagai PPAT Sementara di Kota Magelang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor N37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nas…

ABSTRAK Pemerintah Daerah Kota Magelang melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersama Kementerian Sosial melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya ditemui berbagai kendala, khususnya dalam pelayanan publik dalam pemberian bantuan sosial di Kota Magelang belum tepat pada sasarannya, hal ini dikarenakan masi…

ABSTRAK Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan, pelayanan administrasi memerlukan suatu perubahan yang disebut dengan reformasi birokrasi, reformasi birokrasi merupakan satu diantara upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan,…

ABSTRAK Penyelesaian perkara Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dalam rumah tangga sampai saat penelitian ini dilakukan dapat diselesaikan dengan 3 cara yaitu secara litigasi, non litigasi, dan melalui pendekatan keadilan restoratif. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis proses penyelesaian kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dalam rumah tangga? dan bagaimana r…

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEBERMANFAATAN DALAM KETETAPAN DISPENSASI NIKAH Perkawinan yakni sebuah ikatan pada seorang pria bersama seorang wanita yang membentuk ikatan keluarga. Batas usia perkawinan diatur dalam dimana Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 yakni pria berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun namun melal…