/home/webperpus/repositori.untidar.ac.id/htdocs/repositori_neo/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 370" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%PRODI_S1_HUKUM%" ]
ABSTRAK Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual dan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan. Saat ini banyak pemilik merek yang melakukan pelanggaran, salah satunya yaitu peniruan merek seperti adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannnya. Adanya peniruan merek menimbulkan sengketa pembatalan merek yang diajukan ke Pengadilan. Pokok permasalahan p…
ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang kedudukan camat sebagai PPAT Sementara di Kota Magelang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor N37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nas…
ABSTRAK Pemerintah Daerah Kota Magelang melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersama Kementerian Sosial melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya ditemui berbagai kendala, khususnya dalam pelayanan publik dalam pemberian bantuan sosial di Kota Magelang belum tepat pada sasarannya, hal ini dikarenakan masi…
ABSTRAK Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan, pelayanan administrasi memerlukan suatu perubahan yang disebut dengan reformasi birokrasi, reformasi birokrasi merupakan satu diantara upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan,…
ABSTRAK Penyelesaian perkara Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dalam rumah tangga sampai saat penelitian ini dilakukan dapat diselesaikan dengan 3 cara yaitu secara litigasi, non litigasi, dan melalui pendekatan keadilan restoratif. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis proses penyelesaian kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dalam rumah tangga? dan bagaimana r…
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEBERMANFAATAN DALAM KETETAPAN DISPENSASI NIKAH Perkawinan yakni sebuah ikatan pada seorang pria bersama seorang wanita yang membentuk ikatan keluarga. Batas usia perkawinan diatur dalam dimana Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 yakni pria berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun namun melal…
ABSTRAK Nama :Ronny Agung Prakoso Achamdi NPM :1710601076 Jurusan :Hukum Judul Skripsi :Urgensi Pengaturan Jaminan Perlindungan Hak Warga Negara Terhadap Strategic Lawsuit Against Public Participation Perkara Lingkungan Hidup : Sebuah Studi Perbandingan. Skripsi ini membahas mengenai pentingnya peran serta warga negara dalam memperjuangkan isu lingkungn melalui partisipasi publik terhadap …
ABSTRAK Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement Mobile di Kota Semarang dilatarbelakangi tingginya tingkat kemacetan, terbatasnya personel polisi lalu lintas, dan tingginya angka korban kecelakaan lalu lintas. Rumusan masalah dalam penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu bagaimana efektivitas hukum terhadap pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement Mobile di Kota Semarang dan apak…
ABSTRAK Membuang sampah secara sembarangan merupakan tindakan yang tidak di benarkan atau di larang, secara hukum pidana membuang sampah sembarangan merupakan tindakan pelaggaran dan dapat di kenakan sanksi admisitrasi maupun sanksi pidana sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah Daerah Kota Magelang demi menjaga lingkungan dan menertipkan masyarkat menerbitkan Peraturan daerah Kota Magel…
ABSTRAK Peredaran Obat-obatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Diantara jenis obat-obatan, terdapat golongan obat yang dalam mendapatkannya harus melalui resep dokter, yaitu golongan obat keras (Gevaarlijk) satu diantara obat yang masuk kedalam golongan obat keras adalah pil dobel L. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya polres Kabupaten T…