/home/webperpus/repositori.untidar.ac.id/htdocs/repositori_neo/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 90" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%PRODI_S1_HUKUM%" ]
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kabupaten Kebumen serta dasar pertimbangan pembatasan kewenangan tukang gigi ditinjau dari aspek pertanggungjawaban profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan p…
ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemudahan dalam transaksi, termasuk pemesanan hotel melalui online travel agent . Namun, kemudahan ini tidak jarang menimbulkan permasalahan baru, seperti pembatalan sepihak oleh pihak aplikasi yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta bentuk perlindungan…
ABSTRAK Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah-satu bentuk hubungan hukum yang umum dimasyarakat dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian sewa-menyewa dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan, tetapi pada praktiknya sering dilaksanakan secara lisan tanpa dokumen tertulis yan…
ABSTRAK Penyandang disabilitas di Indonesia adalah individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka panjang yang menghambat partisipasi setara dalam masyarakat. Prinsip persamaan Hak Asasi Manusia menjamin perlakuan tanpa diskriminasi, termasuk hak aksesibilitas bagi disabilitas netra. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan penyediaan fasilitas seperti ja…
ABSTRAK Peredaran minuman keras (miras) ilegal di Kota Magelang menimbulkan dampak sosial dan hukum yang kompleks, dengan penegakan hukum yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pengaturan miras secara hierarkis di Indonesia serta efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran ilegal di Kota Magelang. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekata…
ABSTRAK Permasalahan terkait sisa lahan dalam proses pengadaan tanah/pengadaan lahan untuk pembangunan fasilitas umum juga terjadi di pembangunan Flyover Canguk Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi sisa lahan pembangunan Flyover Ca…
ABSTRAK Stunting pada anak balita masih menjadi permasalahan di setiap daerah termasuk di Kota Magelang. Guna mengatasi permasalahan stunting yang ada di Kota Magelang tersebut, Pemerintah Kota Magelang melalui PKK mengeluarkan Program Ceting Emas (Cegah Stunting Emak-Emak Magelang Sehat), yang dilandasi oleh Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan P…
ABSTRAK Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang beban pembuktiannya terletak pada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh secara sah. Indonesia menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas dimana beban pembuktian terletak pada terdakwa dan jaksa penuntut umum. Pada hakikatnya beban pembuktian terbalik di Indonesia yang diatur dalam UndangUndang menimbulkan…
ABSTRAK Disparitas merupakan penerapan penjatuhan suatu tindak pidana yang berbeda terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama dan sejenis. Hakim berpedoman pada pasal 183 KUHAP dalam memutus suatu perkara. Sehingga, dalam penjatuhan vonis hukuman sangat bervariatif. Putusan Nomor 64/Pid.b/2023/PN.Mgg dan Putusan Nomor 42/Pid.b/2024/PN.Mgg, sebagai contoh adanya disparitas penjatuh…
ABSTRAK Secara normatif kewajiban ayah telah diatur jelas di dalam peraturan perundang-undangan, serta putusan yang incracht baik sebelum atau sesudah perkawinan itu putus. Namun pada kenyataanya perceraian membawa dampak terhadap hak kesejahteraan anak yang sering terabaikan oleh ayah. Rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana pemenuhan tanggung jawab hukum ayah terhadap hak kesejahter…