ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Kepastian Hukum Ahli Waris Atas Pengelolaan Objek Pewarisan Oleh Pihak Yang Tidak Berhak Secara Hukumâ€. Hukum waris sebagai peraturan yang memuat tentang keluarga dalam pembagian harta warisan. Sengketa waris yang ditimbulkan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan adanya pengelolaan tanah sepihak tanpa adanya izin yang sah. Rumusan masalah dal…
ABSTRAK Pemerintah Kota Magelang menciptakan kebijakan khusus mengenai pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakan hukum. Akan tetapi, upaya tersebut belum maksimal untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sehingga pada penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah yakni Mengapa implementasi kebijakan hukum pengelolaan sampah rumah tangga masih terhambat? dan Bagaimana stra…
ABSTRAK Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalihkan wewenang perkara pengangkatan anak untuk pemohon yang memeluk agama Islam dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama. Namun dalam praktiknya, masih terdapat permohonan yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri, seperti di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang. F…
ABSTRAK Perjanjian jual beli merupakan kesepakatan hukum yang mengikat antara dua pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Perdagangan elektronik, juga dikenal sebagai e-commerce menjadi metode utama bagi konsumen untuk membeli dan pelaku usaha untuk menjual barang dan jasa. Penelitian ini dilatarbelakangi kerapnya konsumen melakukan tindakan wanprestasi terhadap pelaku UMKM pada sistem Cash O…
ABSTRAK Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur hak restitusi sebagai bentuk ganti rugi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi, dalam pemenuhan atau pelaksanaanya di wilayah hukum Kabupaten Magelang masih menemui berbagai hambatan sehingga dapat dikatakan belum optimal. Dari sejumlah kasus kekerasan seksu…
ABSTRAK Sebuah negara dapat terbentuk jika memiliki sistem hukum, pemerintahan yang stabil, pengakuan internasional, dan jumlah penduduk yang memadai. Kemajuan suatu negara sering diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, yang berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan suasana yang kondusif untuk pernikahan, dengan menghormati tradisi a…
ABSTRAK Perwalian serta kepengurusan harta anak dibawah umur sendiri sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi aturan khusus mengenai kepengurusan harta benda anak belum terperinci secara jelas sehingga seringkali menimbulkan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum atas pengurusan harta benda anak dalam perwalian yang didasarkan perspektif peratur…
ABSTRAK Pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan merupakan aspek krusial dalam industri pangan yang tidak hanya berkaitan dengan kesegaran dan keamanan produk, tetapi juga tanggung jawab hukum pelaku usaha. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan kesehatan dan keselamatan, tanggal kadaluarsa berfungsi sebagai indikasi kualitas serta jaminan bahwa produk tersebut aman untu…
ABSTRAK Hukum merupakan aturan yang wajib untuk ditaati, karena itu jika terdapat pelanggaran hukum pasti akan ada sanksi bagi pelanggarnya, hal ini berlaku bagi semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Tetapi dengan adanya UU Perlindungan anak atau lebih tepatnya undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas undang undang No. 25 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, anak yang melakukan kej…
ABSTRAK Pemenuhan dan penjaminan hak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban yang mesti disediakan oleh pemerintah, termasuk kepada penyandang disabilitas. Upaya dalam menciptakan konsep keadilan dan kesetaraan dalam memandang penyandang disabilitas diwujudkan secara lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan aturan tersebut men…