/home/webperpus/repositori.untidar.ac.id/htdocs/repositori_neo/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%PRODI_S1_HUKUM%" ]
Pembulatan nominal pembayaran sepihak oleh pelaku usaha Restoran PT di Kota Magelang berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Fokus penelitian pada perlindungan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban atas adanya pembulatan nominal sepihak oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis kesesuaian antara keten…
ABSTRAK Perjanjian kredit merupakan salah satu dari jenis perjanjian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perjanjian ini dapat terjadi diawali dengan adanya sebuah pengajuan pinjaman kredit dari nasabah sebagai calon debitur kepada pihak bank sebagai kreditur. Pinjaman kredit sejumlah dana ini juga disertai dengan bunga yang dikenakan kepada debitur, yang dalam penetapan besaran su…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan di Kota Magelang, dengan studi kasus terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgg. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundangundangan seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem…
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas pada penggunaan transportasi angkutan umum di Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2015. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana angkutan umum, khususnya angkutan perkotaan, belum memenuhi standar aksesibilita…
Ecocide saat ini yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ecocide memenuhi unsur actus reus dan mens rea Article 7 Rome Statute 1998 apabila dianalisis menggunakan kerangka kerja Drivers-Pressures-State-Impact-Response (DPSIR). Kerangka ini membuktikan adanya serangan sistematis terhadap penduduk sipil melalui hilangnya …
VPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalisme notaris dalammenjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan asas itikad baik, khususnya dalamperjanjian jual beli tanah sebagaimana tercermin dalam Putusan PengadilanNegeri Sukoharjo Nomor 132/Pdt.Plw/2019/PN Skh. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri dna tidak memihakdalam membuat akta otentik. P…
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya dalam pengelolaan parkir, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Peraturan Daerah ini adalah instrumen hukum untuk menata sektor perparkiran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dan mewujudkan ketertiban lalu lintas. Meng…
Permasalahan hukum yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, memerlukan pendekatan penyelesaian perkara yang mengutamakan perlindungan dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal. Namun, dalam praktiknya perlindungan terhadap anak korban belum memperoleh perhatian …
Pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal akibat berbagai kendala struktural, administratif, dan konseptual dalam sistem hukum dan praktik peradilan pidana. Restitusi masih kerap dimaknai secara sempit sebagai kompensasi finansial semata, padahal dampak kekerasan seksual bersifat multidimensi, meliputi penderitaan fisik,…
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.YK terkait permohonan perwalian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kasus ini melibatkan permohonan yang diajukan oleh seorang ibu kandung (ES) untuk ditetapkan sebagai wali atas tiga anaknya yang masih di bawah umur (FFN, ASN, dan AZN), dengan tujuan khusus mengurus administrasi waris, bal…