Ditapis dengan
SKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PAR…
ABSTRAK Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Magelang, termasuk di dalamnya retribusi pelayanan parkir. Penarikan retribusi pelayanan parkir diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang mengharuskan penarikan retribusi disertai dengan pemberian karcis akan tetapi dalam pelaks…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;165HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM NUR P 2025
SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH DEMI KEPENTINGAN U…
ABSTRAK Tanah merupakan sumber daya terbatas yang berperan strategis dalam pembangunan, termasuk untuk kepentingan umum seperti jalan tol. Pengadaan tanah dilakukan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVI;131HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM SYA T 2025
SKRIPSI IMPLEMENTASI PERMENKES NOMOR 39 TAHUN 2014 TERHADAP PRAKTIK TUKANG GI…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kabupaten Kebumen serta dasar pertimbangan pembatasan kewenangan tukang gigi ditinjau dari aspek pertanggungjawaban profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;120HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM HAQ I 2025
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBATALAN PEMESANAN HOT…
ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemudahan dalam transaksi, termasuk pemesanan hotel melalui online travel agent . Namun, kemudahan ini tidak jarang menimbulkan permasalahan baru, seperti pembatalan sepihak oleh pihak aplikasi yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta bentuk perlindungan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;64HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM UTA P 2025
SKRIPSI ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SECARA LISA…
ABSTRAK Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah-satu bentuk hubungan hukum yang umum dimasyarakat dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian sewa-menyewa dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan, tetapi pada praktiknya sering dilaksanakan secara lisan tanpa dokumen tertulis yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVII;119HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM SAR A 2025
SKRIPSI ANALISIS IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS NETRA TERH…
ABSTRAK Penyandang disabilitas di Indonesia adalah individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka panjang yang menghambat partisipasi setara dalam masyarakat. Prinsip persamaan Hak Asasi Manusia menjamin perlakuan tanpa diskriminasi, termasuk hak aksesibilitas bagi disabilitas netra. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan penyediaan fasilitas seperti ja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XX;133HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM DEW A 2025
SKRIPSI ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS SECARA ILEG…
ABSTRAK Peredaran minuman keras (miras) ilegal di Kota Magelang menimbulkan dampak sosial dan hukum yang kompleks, dengan penegakan hukum yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pengaturan miras secara hierarkis di Indonesia serta efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran ilegal di Kota Magelang. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVIII;120HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM MAR A 2025
SKRIPSI ANALISIS PELAKSANAAN GANTI RUGI SISA LAHAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMB…
ABSTRAK Permasalahan terkait sisa lahan dalam proses pengadaan tanah/pengadaan lahan untuk pembangunan fasilitas umum juga terjadi di pembangunan Flyover Canguk Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi sisa lahan pembangunan Flyover Ca…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVI;142HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM PRA A 2025
SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM “CETING EMAS†DALAM PENURU…
ABSTRAK Stunting pada anak balita masih menjadi permasalahan di setiap daerah termasuk di Kota Magelang. Guna mengatasi permasalahan stunting yang ada di Kota Magelang tersebut, Pemerintah Kota Magelang melalui PKK mengeluarkan Program Ceting Emas (Cegah Stunting Emak-Emak Magelang Sehat), yang dilandasi oleh Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;92HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM RAM I 2025
SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA T…
ABSTRAK Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang beban pembuktiannya terletak pada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh secara sah. Indonesia menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas dimana beban pembuktian terletak pada terdakwa dan jaksa penuntut umum. Pada hakikatnya beban pembuktian terbalik di Indonesia yang diatur dalam UndangUndang menimbulkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;92HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM RAM T 2025
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah