ABSTRAK Objektifikasi seksual perempuan merupakan fenomena yang terus terjadi di masyarakat dan merugikan bagi perempuan yang kerap mengalaminya. Dengan terjadinya objektifikasi seksual perempuan memunculkan sebuah kritik dan gerakan perlawanan dari perempuan untuk menyuarakan hakhaknya dan keresahannya. Salah satu kritik dan perlawanan perempuan kepada objektifikasi seksual perempuan adalah …
ABSTRAK Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut masih menimbulkan permasalahan hukum, hal ini dipertegas berupa mekanisme pemberitahuan, batasan waktu yang tidak jelas serta tidak adanya sanksi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan hukum. Fakta yang terjadi yaitu dalam putusan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Lbj. Pen…
ABSTRAK Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia menjadi fenomena sosial sejak adanya pandemi KBGO ini juga terjadi di Kabupaten Kebumen, sebagai Kabupaten termiskin Kebumen juga memiliki tingkat kriminalitas yang tidak kalah tinggi akibat dari kemiskinan yang ada. Kabupaten Kebumen juga menjadi kabupaten dengan indeks ketimpangan gender yang cukup tinggi dengan mencapai angka 0,344 yang…
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan pupuk bersubsidi yang tidak berjalan maksimal di Desa Benowo dan pengawasan yang tidak pernah dilakukan oleh Dinas Pertanian Purworejo atau dari BPP Bener. Perumusan masalah dirumuskan dengan mengapa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di kelompok petani Desa Benowo tidak optimal dan bagaimana pengawasan yang dilakukan Di…
ABSTRAK Surat rekomendasi dispensasi kawin yang di keluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten pati menjadi salah satu bagian penting dalam pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon. Akan tetapi adanya disharmonisasi pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019…
ABSTRAK Dispensasi kawin merupakan hak istimewa yang dibagikan secara resmi pada pengadilan kepada masyarakatnya yang mengajukan perkawinan namun belum mencukupi usia 19 tahun untuk melakukan perkawinan bagi perempuan maupun laki-laki. Mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin merupakan tugas seorang hakim, dalam pertimbangan suatu permohonan dispensasi kawin majelis hakim berpedoman pada …
ABSTRAK Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pembuktian dalam persidangan perdata bukan sedekar bergantung pada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemriksaan setempat dan saksi ahli, tetapi juga mulai melibatkan media elektronik. Bagaimana apabila undang-undang masih belum mengatur secara rinci berkenaan dengan penggunaan alat bukti elektronik, seperti tata cara pemeriks…
ABSTRAK Pendidikan inklusif merupakan upaya nyata dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara. Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di SD Terpadu Ma’arif Gunungpring (SD TEMA) guna menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode empiris d…
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas kerusakan barang elektronik dengan garansi pada marketplace “shopee†berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Saat ini, transaksi elektronik melalui platform marketplace semakin berkembang pesat, banyaknya masyarakat pada aman sekarang ini melaukan transaks…
ABSTRAK Permohonan dispensasi kawin di Indonesia mengalami peningkatan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan. Perubahan ini berdampak pada tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Mungkid. Proses pembuktian dalam perkara ini menjadi aspek krusial untuk menilai kelayakan serta urgensi…