Ditapis dengan
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA MAGELANG BERDASARK…
ABSTRAK Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, tidak semua anak memperoleh hak-haknya secara layak, terutama anak-anak yang terlantar. Anak terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara. Dalam konteks ini,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;88HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM NIC P 2025
SKRIPSI PERLINDUNGAN TERHADAP EKSIL DALAM KONTEKS DISKRIMINASI IDENTITAS PASC…
ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki seseorang karena setiap individu merupakan seorang manusia. Terbentuknya pengadilan hak asasi manusia di Indonesia menjadi sebuah instrumen atas penyelesaian hak asasi manusia yang belum selesai. Indonesia sendiri masih memiliki sejumlah masalah hak asasi manusia yang belum terselesaikan hingga saat ini termasuk permasalahan terkait ek…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;113HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM HIK P 2025
SKRIPSI ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENJAGA BARANG B…
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Peneliti menemukan permasalahan yaitu, regulasi mengenai kedudukan dan pengelolaan barang bukti elektronik masih belum diatur secara rinci dalam sistem hukum positif, khususnya dalam KUHAP. Perumusan masalah dirumuskan dengan ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVI;127HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM FAH A 2025
SKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PAR…
ABSTRAK Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Magelang, termasuk di dalamnya retribusi pelayanan parkir. Penarikan retribusi pelayanan parkir diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang mengharuskan penarikan retribusi disertai dengan pemberian karcis akan tetapi dalam pelaks…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;165HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM NUR P 2025
SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH DEMI KEPENTINGAN U…
ABSTRAK Tanah merupakan sumber daya terbatas yang berperan strategis dalam pembangunan, termasuk untuk kepentingan umum seperti jalan tol. Pengadaan tanah dilakukan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVI;131HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM SYA T 2025
SKRIPSI IMPLEMENTASI PERMENKES NOMOR 39 TAHUN 2014 TERHADAP PRAKTIK TUKANG GI…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kabupaten Kebumen serta dasar pertimbangan pembatasan kewenangan tukang gigi ditinjau dari aspek pertanggungjawaban profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;120HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM HAQ I 2025
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBATALAN PEMESANAN HOT…
ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemudahan dalam transaksi, termasuk pemesanan hotel melalui online travel agent . Namun, kemudahan ini tidak jarang menimbulkan permasalahan baru, seperti pembatalan sepihak oleh pihak aplikasi yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta bentuk perlindungan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;64HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM UTA P 2025
SKRIPSI ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SECARA LISA…
ABSTRAK Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah-satu bentuk hubungan hukum yang umum dimasyarakat dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian sewa-menyewa dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan, tetapi pada praktiknya sering dilaksanakan secara lisan tanpa dokumen tertulis yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVII;119HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM SAR A 2025
SKRIPSI ANALISIS IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS NETRA TERH…
ABSTRAK Penyandang disabilitas di Indonesia adalah individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka panjang yang menghambat partisipasi setara dalam masyarakat. Prinsip persamaan Hak Asasi Manusia menjamin perlakuan tanpa diskriminasi, termasuk hak aksesibilitas bagi disabilitas netra. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan penyediaan fasilitas seperti ja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XX;133HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM DEW A 2025
SKRIPSI ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS SECARA ILEG…
ABSTRAK Peredaran minuman keras (miras) ilegal di Kota Magelang menimbulkan dampak sosial dan hukum yang kompleks, dengan penegakan hukum yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pengaturan miras secara hierarkis di Indonesia serta efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran ilegal di Kota Magelang. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVIII;120HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM MAR A 2025
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah