ABSTRAK P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Agama Nomor 1514/Pdt.G/2024/PA.Mkd tentang nafkah anak terhadap perlindungan hak anak, serta peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan tersebut. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak berdasarkan teori efektivitas hukum S…
ABSTRAK Tanah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, pemerintah melaksanakan reforma agraria yang mencakup penataan aset dan penataan akses. Implementasi kebijakan ini di Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur belum sesuai cita-cita Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, dengan bel…
ABSTRAK Perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok merupakan tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui kebijakan kawasan tanpa rokok, termasuk pada sektor angkutan umum di Kota Magelang melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk me…
ABSTRAK Pengangkatan anak menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan sebuah keluarga ketika di dalam hubungan perkawinan tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Pada proses pengangkatan anak, hakim memiliki peran penting dalam menilai kelayakan calon orang tua angkat khususnya terkait kemampuan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai kemampuan ek…
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran irregular berdasarkan perspektif hukum internasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran irregular Indonesia di Malaysia serta bagaimana perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran irregular ditinjau berdasarkan hukum i…
ABSTRAK Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak sebagaimana diatur Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kontrak internasional. Hal ini terbukti pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang membatalkan Loan Agreement ant…
ABSTRAK Kota Magelang terdapat ratusan bangunan kuno / bersejarah, khususnya bangunan berarsitektur masa kolonial yang berpotensi didaftarkan sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Namun perlindungan hukum diberikan terhadap bangunan yang telah terdaftar dan dalam proses pengkajian ODCB maupun yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Akibatnya, bangunan yang secara substantif memenuhi k…
ABSTRAK Pelindungan anak berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari serangkaian pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, termasuk pada perlindungan identitas anak dari serangkaian tindakan publikasi. Di dalam ketentuan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, menekankan untuk identitas anak di lakukan anonimisasi sebelum dip…
ABSTRAK Penelitian ini menyoroti ketimpangan sanksi antara delik penghinaan Presiden (maksimal 4 tahun) dan individu biasa (maksimal 1,5 tahun) dalam KUHP baru. Tujuannya adalah untuk menganalisis kesesuaian ancaman pidana tersebut serta menguji nilai proporsionalitas dan kesetaraan hukumnya. Penelitian ini menggunakan mteode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ini menggunaka…
ABSTRAK Lansia merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, berkelanjutan, dan mudah diakses menjadi semakin penting. Puskesmas sebagai fasilita…