Pembulatan nominal pembayaran sepihak oleh pelaku usaha Restoran PT di Kota Magelang berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Fokus penelitian pada perlindungan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban atas adanya pembulatan nominal sepihak oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis kesesuaian antara keten…
Pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal akibat berbagai kendala struktural, administratif, dan konseptual dalam sistem hukum dan praktik peradilan pidana. Restitusi masih kerap dimaknai secara sempit sebagai kompensasi finansial semata, padahal dampak kekerasan seksual bersifat multidimensi, meliputi penderitaan fisik,…
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penutupan membership yang kaitannya erat dengan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui wawancara kepada konsumen yang terdampak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh dar…
ABSTRAK Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Perlindungan hukum korban dan hak-hak korban kekerasan seksual pada anak sebagai mana di atur dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Peneliti mengkaji sejauh mana implementasi norma perlindungan anak telah dijalankan secara efektif s…
ABSTRAK Perkembangan penggunaan sepeda listrik di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan regulasi yang memadai, khususnya terkait pengaturan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik. Ketiadaan pengaturan sanksi …
ABSTRAK Perkembangan teknologi infomarmasi yang semakin pesat khusunya dalam layanan financial technology telah mendorong bebrbagai jenis layanan baru di Indonesia, salah satunya adalah pinjaman online. Pinjaman online sebagai salah satu bentuk inovasi dalam sektor keuangan berbasis digital yang memudahkan konsumen. Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen memili…
ABSTRAK Revisi KUHAP melalui UU No. 20 Tahun 2025 belum secara optimal menghadirkan mekanisme pengawasan yudisial yang bersifat ex ante terhadap upaya paksa dalam penyidikan, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kewenangan aparat pene…
ABSTRAK Tawuran adalah perkelahian yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan kelompok lain yang menimbulkan kerugian dan kerusakan terhadap diri sendiri, orang lain, dan benda. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh peningkatan fenomena tawuran remaja di Kabupaten Magelang selama tahun 2023 hingga tahun 2025. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan mengenai faktor penyebab tawuran d…
ABSTRAK Permintaan biaya tambahan yang telah dibayar secara lunas melalui aplikasi dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha penyedia jasa perhotelan yang berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha. Fokus penelitian ini pada perlindungan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban yang harus di berikan oleh pelaku usaha karena permintaan bi…
ABSTRAK Perkembangan pemasaran digital melalui kegiatan endorsement menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan Influencer yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen apabila produk yang dipromosikan tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen serta bagaimana bentuk perjanj…