Ditapis dengan
SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN ILEGAL DI…
Abstrak Sektor pertambangan berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan dan keselamatan, terutama akibat pertambangan ilegal (PETI). Penegakan hukum terhadap PETI menghadapi kendala substansial, sosial, kultural, dan struktural, seperti kurangnya pengawasan dan lemahnya koordinasi antara pemerintah dan aparat hukum. O…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XII;135HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM HAS T 2025
SKRIPSI KEPASTIAN HUKUM AHLI WARIS ATAS PENGELOLAAN OBJEK PEWARISAN OLEH PIHA…
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Kepastian Hukum Ahli Waris Atas Pengelolaan Objek Pewarisan Oleh Pihak Yang Tidak Berhak Secara Hukumâ€. Hukum waris sebagai peraturan yang memuat tentang keluarga dalam pembagian harta warisan. Sengketa waris yang ditimbulkan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan adanya pengelolaan tanah sepihak tanpa adanya izin yang sah. Rumusan masalah dal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;102HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM PUT K 2025
SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG DALAM MENINGKATKAN KE…
ABSTRAK Pemerintah Kota Magelang menciptakan kebijakan khusus mengenai pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakan hukum. Akan tetapi, upaya tersebut belum maksimal untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sehingga pada penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah yakni Mengapa implementasi kebijakan hukum pengelolaan sampah rumah tangga masih terhambat? dan Bagaimana stra…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVII;155HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM CIN I 2025
SKRIPSI ANALISIS DUALISME KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA DALAM PENGAN…
ABSTRAK Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalihkan wewenang perkara pengangkatan anak untuk pemohon yang memeluk agama Islam dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama. Namun dalam praktiknya, masih terdapat permohonan yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri, seperti di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang. F…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVI;107HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM MAW A 2025
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU UMKM ATAS TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN PAD…
ABSTRAK Perjanjian jual beli merupakan kesepakatan hukum yang mengikat antara dua pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Perdagangan elektronik, juga dikenal sebagai e-commerce menjadi metode utama bagi konsumen untuk membeli dan pelaku usaha untuk menjual barang dan jasa. Penelitian ini dilatarbelakangi kerapnya konsumen melakukan tindakan wanprestasi terhadap pelaku UMKM pada sistem Cash O…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;114HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM MAH P 2025
SKRIPSI IMPLEMENTASI PEMENUHAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANA…
ABSTRAK Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur hak restitusi sebagai bentuk ganti rugi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi, dalam pemenuhan atau pelaksanaanya di wilayah hukum Kabupaten Magelang masih menemui berbagai hambatan sehingga dapat dikatakan belum optimal. Dari sejumlah kasus kekerasan seksu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;152HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM WUL I 2025
SKRIPSI KAJIAN YURIDIS PENYEBAB PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN DI INDONESIA
ABSTRAK Sebuah negara dapat terbentuk jika memiliki sistem hukum, pemerintahan yang stabil, pengakuan internasional, dan jumlah penduduk yang memadai. Kemajuan suatu negara sering diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, yang berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan suasana yang kondusif untuk pernikahan, dengan menghormati tradisi a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVIII;128HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM PRA K 2025
SKRIPSI AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BM…
ABSTRAK AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) (Studi Kasus di DPMP4KB Kota Magelang) Teuku Muhammad Abdurrafie Arrasyid (2140201194) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Keberadaan dari Barang Milik Daerah (BMD) menjadi poin sentral untuk membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVI;161HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- ADMINISTRASINEGARA ARR A 2025
SKRIPSI PARTISIPASI GENERASI MUDA SEBAGAI ANGGOTA KPPS PEMILU 2024 (STUDI KAS…
ABSTRAK PARTISIPASI GENERASI MUDA SEBAGAI ANGGOTA KPPS PEMILU 2024 (STUDI KASUS DI DESA KALIREJO, KECAMATAN SALAMAN, KABUPATEN MAGELANG) Etatania Br Pelawi 2110201026 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Seluruh warga negara memiliki hak serta kewajiban untuk terlibat dalam proses politik, baik berpartisipasi sebagai pemilih maupun …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XXI;171HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- ADMINISTRASINEGARA PEL P 2025
SKRIPSI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA KARANGANYAR KE…
ABSTRAK COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA KARANGANYAR KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG Ayu Riati Wikan Wulandari (2140201152) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Penelitian ini fokus pada menggunakan konsep Collaborative Governance pada salah satu desa di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, Desa Wisata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;128HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- ADMINISTRASINEGARA WUL C 2025
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah