Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
    Lihat Lebih Banyak
  • Bahasa
Ditemukan 407 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="PRODI_S1_HUKUM"
Hal. Awal Sebelumnya 41
cover
SKRIPSI PRINSIP NETRALITAS DALAM BANTUAN KEMANUSIAAN INTERNATIONAL COMMITTEE …
Komentar Bagikan
INDAH KURNIA OKTASARI

ABSTRAK Somalia merupakan negara yang masih berkonflik hingga saat ini. Krisis kemanusiaan akibat konflik, menyebabkan ICRC melakukan bantuan kemanusiaan di Somalia, dimana dalam melakukan bantuan kemanusiaan harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar bantuan, salah satunya adalah netralitas. Prinsip netralitas memungkinkan ICRC untuk mengakses korban yang membutuhkan dan mendapatkan kepercayaa…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
XII;95HAL;29.5CM
Judul Seri
-
No. Panggil
HUKUM OKT P 2023
cover
SKRIPSI ANALISIS HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN DISPENSASI KA…
Komentar Bagikan
MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI

ABSTRAK Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Mungkid permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 ada 82, tahun 2019 ada 140, kemudian pada tahun 2020 berjumlah 533, selanjutnya ta…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
XVII;105HAL;29.5CM
Judul Seri
-
No. Panggil
HUKUM BAH A 2023
cover
SKRIPSI “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR APABILA TERJADI WANPRESTA…
Komentar Bagikan
DINTA FATIMAH AZAHRA

ABSTRAK PT. Pegadaian merupakan badan usaha yang bergerak dengan menawarkan jasa pinjaman uang, dimana pada produk jaminan yang perusahaan tawarkan mulai merambah pada sertipikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan. Tetapi jika dilihat dari peraturan yang ada, barang jaminan yang bisa di gadaikan adalah benda bergerak seperti kendaraan, perhiasan dan alat elektronik lainnya. Dalam penelitian…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
XV;139HAL;29.5CM
Judul Seri
-
No. Panggil
HUKUM AZA P 2023
cover
SKRIPSI ANALISA MENGENAI METODE PENJEBAKAN (ENTRAPMENT) DALAM PENANGANAN KASU…
Komentar Bagikan
PRAMATIKA BHARA CHRISDYOTA

ABSTRAK Entrapment adalah tindakan pengarahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah terhadap seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan cara yang menipu atau ajakan yang tidak patut, dengan tujuan yang nantinya akan mendakwakan tindak pidana terhadap orang tersebut. Entrapment memiliki kemiripan dengan dua metode penyidikan di Indonesia yaitu undercover buy dan …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
XIV;64HAL;29.5CM
Judul Seri
-
No. Panggil
HUKUM CHR A 2023
cover
SKRIPSI UPAYA HUKUM ANTISIPASI ADANYA DEBITUR WANPRESTASI DI KOPERASI SIMPAN …
Komentar Bagikan
ILHAM BAHAR AR-ROZY

ABSTRAK Koperasi merupakan salah satu Lembaga Pembangunan ekonomi di Indonesia. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi menjelaskan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi yang dapat memberikan layanan simpan pinjam pada anggotanya. Koperasi simpan pinjam berkaitannya dengan perjanjian kredit yang merupakan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
XIV;95HAL;29.5CM
Judul Seri
-
No. Panggil
HUKUM ROZ U 2023
cover
SKRIPSI IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PINDAH D…
Komentar Bagikan
SATRIA ARIF DARMAWAN

ABSTRAK Prinsip-prinsip good governance tidak bisa dilepaskan dari pelayanan pindah datang di Kota Magelang meskipun pelaksanaan pelayanan dilakukan secara daring. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pindah datang di Kota Magelang serta bagaimana hambatan dan strategi untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
XV;99HAL;29.5CM
Judul Seri
-
No. Panggil
HUKUM DAR I 2023
cover
SKRIPSI ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN ANAK PADA LAPAS DEWASA DITINJAU DARI UNDA…
Komentar Bagikan
WILDAN RAMADHANI KRISTIAWAN

ABSTRAK Di Indonesia pengaturan mengenai pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Salah satu substansi yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah terkait dengan penempatan ABH ke dalam LPKA, akan tetapi di setiap tahunya terdapat adanya kasus ABH yang di tempatkan ke dalam LAPAS bersama dengan orang dewasa, hal ini bertentang…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
XIV;106HAL;29.5CM
Judul Seri
-
No. Panggil
HUKUM KRI A 2023
Hal. Awal Sebelumnya 41