ABSTRAK Pembinaan terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk pengayoman kepada narapidana yang wajib dilakukan agar ketika narapidana bebas dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat dan tidak mengulangi lagi tindak pidana di masa yang akan datang. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapid…
ABSTRAK Bahan peledak low explosive bubuk mesiu merupakan bahan peledak yang memiliki kekuatan daya ledak yang rendah dan mudah meledak apabila terkena gesekan maupun benturan. Kepemilikan bahan peledak low explosive bubuk mesiu di Kabupaten Magelang pada saat ini masih menjadi permasalahan. Berdasarkan data dari Satreskrim Polresta Magelang pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) orang tersangka …
ABSTRAK Jual beli online atau e - commerce merupakan kegiatan yang sering dilakukan pada zaman sekarang karena dengan sedikit tenaga kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait jual beli online supaya masyarakat Indonesia dapat melakukan jual beli online atau e – commerce secara teratur. Namun meski …
ABSTRAK Penahanan tersangka dalam KUHAP tentunya memiliki jangka waktu tertentu. Pasal 29 KUHAP menyebutkan bahwa terdapat pengecualian jangka waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan dengan alasan tertentu. Peneliti menemukan permasalahan dimana tidak diatur dalam KUHAP terkait proses implementasi “alasan patut†penerapan Pasal 29 KUHAP serta pemenuhan hak-hak tersangka perih…
ABSTRAK Donasi ialah kegiatan pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh organisasi yang dihimpun dari masyarakat. Donasi dapat dilakukan saat berbelanja di minimarket dengan melalui uang kembalian. Permasalahan utama bagaimana Mekanisme Kementerian Sosial atas Perubahan Uang Kembalian Menjadi Uang Donasi di Minimarket. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Kementeria…
ABSTRAK Praktik perjanjian pinjam meminjam uang dengan agunan milik orang lain di BPR. PMS Kabupaten Magelang harus mematuhi prosedur hukum yang diterapkan, berpedoman dengan prinsip kehati-hatian dan asas itikad baik supaya tidak terjadi permasalahan hukum seperti wanprestasi. Pada praktiknya, masih banyak debitur yang tidak memenuhi asas itikad baik, contohnya pada Putusan Nomor 59/Pdt.G/20…
ABSTRAK Pengemis merupakan permasalahan kompleks yang sering dianggap sebagai tindakan menyimpang dan melanggar ketertiban. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan, merupakan regulasi yang dibentuk untuk menangani permasalahan pengemis di Kabupaten Magelang. Implementasi peraturan daerah tersebut masih belum dilaksanaka…
ABSTRAK Restitusi yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual pada anak merupakan hak yang wajib diberikan dan dimiliki oleh korban kekerasan seksual sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j berhak mengajukan ke pengadil…
ABSTRAK Banyaknya kasus konsumen yang dirugikan dengan beredarnya makanan kadaluwarsa di pasaran mengharuskan adanya tanggung jawab oleh pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha untuk melindungi konsumen agar hak-hak nya dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha ketika tidak menunaikan kewajibannya dalam mendistribusikan produk yang layak untuk diko…
ABSTRAK Pendaftaran merek adalah tindakan yang sangat penting dilakukan bagi setiap pelaku ekonomi, tanpa kecuali bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pendaftaran merek membawa manfaat bagi pelaku ekonomi, salah satunya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Namun, kenyataannya masih banyak pengusaha di Kabupaten Magelang yang belum mendaftarkan mereknya dengan berbagai al…