Ditapis dengan
SKRIPSI IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TANJUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGEL…
ABSTRAK Indonesia adalah negara yang berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam praktiknya seringkali terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, sehingga menimbulkan berbagai tantangan signifikan dalam pengelolaan lingkungan. Desa Tanjung yang terletak di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang memiliki karakteristik lingkungan dan ekosis…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVII;177HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM CHO I 2025
SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MENANGGULANGI BULLYIN…
ABSTRAK Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya keras untuk menjamin dan melaksanakan hak dan perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan secara terencana. Pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/6579/15 Tahun 2022 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Cilacap pada tingkatan SMP tercatat sebanyak 109 sekolah yang telah ditetapkan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVII;199HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM KUM I 2025
SKRIPSI DAMPAK KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN NON TUNAI BAGI PEDAGANG SAY…
DAMPAK KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN NON TUNAI BAGI PEDAGANG SAYUR KELILING Studi Kasus Pasar Suronegaran Kabupaten Purworejo) Bayu Prasetyo (NPM. 1810201088) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar ABSTRAK Kebijakan sosial sering kali dirancang untuk merespons berbagai isu publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti terlihat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIII;106HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- ADMINISTRASINEGARA PRA D 2024
SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS PASAL 109 AYAT (1) KUHAP TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN…
ABSTRAK Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut masih menimbulkan permasalahan hukum, hal ini dipertegas berupa mekanisme pemberitahuan, batasan waktu yang tidak jelas serta tidak adanya sanksi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan hukum. Fakta yang terjadi yaitu dalam putusan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Lbj. Pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;122HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM HAK T 2024
SKRIPSI IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) …
ABSTRAK Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia menjadi fenomena sosial sejak adanya pandemi KBGO ini juga terjadi di Kabupaten Kebumen, sebagai Kabupaten termiskin Kebumen juga memiliki tingkat kriminalitas yang tidak kalah tinggi akibat dari kemiskinan yang ada. Kabupaten Kebumen juga menjadi kabupaten dengan indeks ketimpangan gender yang cukup tinggi dengan mencapai angka 0,344 yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;122HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM MUT I 2025
SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN …
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan pupuk bersubsidi yang tidak berjalan maksimal di Desa Benowo dan pengawasan yang tidak pernah dilakukan oleh Dinas Pertanian Purworejo atau dari BPP Bener. Perumusan masalah dirumuskan dengan mengapa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di kelompok petani Desa Benowo tidak optimal dan bagaimana pengawasan yang dilakukan Di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVIII;120HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM WAH I 2025
SKRIPSI ANALISIS KEPASTIAN HUKUM SURAT REKOMENDASI DARI DINSOSP3AKB TERHADAP …
ABSTRAK Surat rekomendasi dispensasi kawin yang di keluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten pati menjadi salah satu bagian penting dalam pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon. Akan tetapi adanya disharmonisasi pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIX;148HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM MAU A 2025
SKRIPSI TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI…
ABSTRAK Dispensasi kawin merupakan hak istimewa yang dibagikan secara resmi pada pengadilan kepada masyarakatnya yang mengajukan perkawinan namun belum mencukupi usia 19 tahun untuk melakukan perkawinan bagi perempuan maupun laki-laki. Mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin merupakan tugas seorang hakim, dalam pertimbangan suatu permohonan dispensasi kawin majelis hakim berpedoman pada …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;127HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM DEW T 2025
SKRIPSI ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MEMUTUS PERK…
ABSTRAK Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pembuktian dalam persidangan perdata bukan sedekar bergantung pada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemriksaan setempat dan saksi ahli, tetapi juga mulai melibatkan media elektronik. Bagaimana apabila undang-undang masih belum mengatur secara rinci berkenaan dengan penggunaan alat bukti elektronik, seperti tata cara pemeriks…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVII;86HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM ALI A 2025
SKRIPSI ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN …
ABSTRAK Pendidikan inklusif merupakan upaya nyata dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara. Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di SD Terpadu Ma’arif Gunungpring (SD TEMA) guna menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode empiris d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVII;142HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM PUR A 2025
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah