ABSTRAK Permasalahan stunting menjadi tantangan serius dalam pemenuhan hak dasar anak, khususnya hak atas kesehatan. Desa Majaksingi merupakan salah satu desa dengan angka stunting yang fluktuatif dan memerlukan perhatian khusus. Namun, belum terdapat regulasi desa yang secara khusus mengatur percepatan penurunan stunting. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penyusunan peraturan d…
ABSTRAK ` Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung pada kenyataannya masih sering dikesampingkan karena masyarakat cenderung menggunakan perjanjian maro. Dampak yang terjadi akibat adanya hal tersebut menyebabkan hubungan hukum yang terjadi antara pemilik lahan dengan petani penggarap menjadi tidak sei…
ABSTRAK Program desa sehat adalah program penurunan stunting yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Banjarnegoro. Pada Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/47/KEP/09/2022 tentang Tim Percepatan Percepatan Stunting, pemerintah desa di Kabupaten Magelang melaksanakan penanganan stunting disetiap desa. Rumusan masalah 1) Apa urgensi program desa sehat dalam penanganan stunting di Desa Banjarnegor…
ABSTRAK Tawuran yang melibatkan anak di bawah umur dengan penggunaan senjata tajam di Kabupaten Magelang telah menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan dan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kabupaten Magelang menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum terkait fenomena ini, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Penelitian in…
ABSTRAK Penelitian ini membahas perbandingan sistem hukum merek terkenal di Indonesia dan Jepang, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan kepastian hukum. Hak merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang penting dalam dunia bisnis, karena berperan dalam memberikan identitas produk serta mencegah praktik persaingan tidak sehat. Penelitian ini mengg…
ABSTRAK Kekosongan hukum terhadap perlindungan merek aroma dalam UndangUndang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Indonesia (UU MIG) mendorong penelitian perbandingan dengan sistem hukum Australia. Studi ini menganalisis perbedaan pengaturan merek non-tradisional berbasis aroma antara UU MIG dan Trade Marks Act 1995 Australia, sekaligus mengkaji urgensi pengakuannya di Indonesi…
ABSTRAK Kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan nilai-nilai pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di sekolah dasar di Kota Magelang, serta menganalisis keterlibatan sekolah dalam penanganan kasus dan pemenuhan hak korban. Metode yang digunakan adala…
ABSTRAK Dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil sering dijumpai kasus wanprestasi yang terjadi karena kelalaian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terhadap overtime (keterlambatan pengembalian kendaraan) dalam perjanjian sewa menyewa, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip hak dan kewajiban antar…
ABSTRAK Negara bertanggungjawab atas kesejahteraaan umum rakyatnya, oleh karena itu, undang-undang ketenagakerjaan, sebagaimana mestinya pekerja mendapatkan perhatian dari pemerintah mengenai kesejahteraan. Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 2015 dipandang menimbulkan masalah baru yang dinilai melanggar prinsip keadilan Pancasila. Tujuan penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana kesesuaian ke…
ABSTRAK Pemberian hadiah sebagai apresiasi dan rasa terima kasih sudah menjadi hal yang biasa terjadi di dunia pendidikan sekolah dasar dikarenakan budaya sosial di Indonesia yang tinggi. Namun, hal ini dapat menimbulkan suatu masalah jika dilihat dari sudut pandang hukum. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, 1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena pemberian hadiah kepada guru d…