ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik parkir ilegal di Kabupaten Purbalingga yang menimbulkan kemacetan, gangguan ruang publik, hingga berkurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum perparkiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2023 bel…
ABSTRAK Masalah sampah merupakan isu krusial yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan di Desa Sawangan, Kabupaten Magelang, dengan volume sampah rumah tangga yang signifikan. Untuk mengatasi permasalahan ini dan sebagai upaya penerapan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, Pemerintah Desa Sawangan menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2018 tentang K…
Perkawinan pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan agama yang sama sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” untuk membangun keluarga berdasarkan satu prinsip sesuai dengan Pasal 40 Huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, di masyarakat masih te…
Perjanjian Bagi Hasil merupakan perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Perjanjian ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Di Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan perjanjian bagi hasil dilakukan di sawah dengan sawah yang digunakan sebagai pembesaran ikan lele. Merujuk ke dalam UU Bagi Hasil terdapat pergeseran fungsi sawa…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya residivisme narkotika dan perlunya status residivis dipertimbangkan sebagai faktor pemberat dalam putusan guna mencapai efek jera. Rumusan masalahnya berfokus pada analisis pertimbangan Putusan 133/Pid.Sus/2021/PN Amb. terhadap residivis narkotika dan seharusnya status residivis dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam kasus narkotika. Tujuan penel…
ABSTRAK Dewan Perwakilan Daerah merupakan produk dari refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem keterwakilan di era sebelum reformasi. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah saat ini dirasa belum memadai, harapan untuk mengakomodir keseluruhan aspirasi masyarakat di daerah serta penerapan prinsip checks a…
ABSTRAK Sengketa hutang piutang antara anggota dan Koperasi Simpan Pinjam “KAJ” yang berujung pada pembuatan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mgg menimbulkan persoalan hukum ketika perdamaian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk dicantumkannya pihak yang telah meninggal dunia sebagai subjek hukum. Permasalahan ini melatarbelakangi penelitian untuk mengetahui p…
Pelaksanaan Pemilu di Indonesia tentunya tidak lepas dari kekurangan. Kekurangan yang dimaksud seperti lemahnya tingkat partisipasi pemilih, pelanggaran pemasangan APK, politik uang, pelanggaran administrasi dan lain sebagainya. Salah satu contoh pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang pernah terjadi yaitu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DPRD Kota Magelang…
Perbankan merupakan pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang dituntut menjaga kepercayaan masyarakat melalui perlindungan data nasabah. Digitalisasi di sektor perbankan menghadirkan kemudahan, namun juga meningkatkan risiko kebocoran data, sebagaimana terjadi pada kasus Bank Syariah Indonesia (2023) dan Bank Tabungan Negara (2024). Tujuan penelitian ini guna menganalisa peran teknologi…
ABSTRAK Penetapan tempat khusus parkir di Kawasan Wisata Taman Kyai Langgeng menimbulkan permasalahan terhadap hak keamanan dan hak pelayanan pengunjung salah satunya adalah pengenaan tarif parkir yang berbeda antar pemilik kendaraan yang satu dengan yang lain meski jenis kendaraannya sama persis. Permasalahan utama yang diangkat adalah Mengapa permasalahan pengelola parkir yang melanggar hak…