Ditapis dengan
SKRIPSI ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN AKIBAT PERUBAHAN KEYAKINAN DI K…
Perkawinan pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan agama yang sama sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” untuk membangun keluarga berdasarkan satu prinsip sesuai dengan Pasal 40 Huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, di masyarakat masih te…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVII;124HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM TRI A 2025
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA …
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos Secara Lisan Ditinjau dari KUH Perdata (Studi Kos "PS" di Kelurahan Potrobangsan, Kota Magelang)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamar kos yang dilakukan secara lisan antara pemilik dan penyewa, serta bagaimana bentuk perlindungan h…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIII;89HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM PRA P 2025
SKRIPSI TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PEMBESARAN IKAN LELE…
Perjanjian Bagi Hasil merupakan perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Perjanjian ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Di Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan perjanjian bagi hasil dilakukan di sawah dengan sawah yang digunakan sebagai pembesaran ikan lele. Merujuk ke dalam UU Bagi Hasil terdapat pergeseran fungsi sawa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIII;73HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM ULH T 2025
SKRIPSI ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya residivisme narkotika dan perlunya status residivis dipertimbangkan sebagai faktor pemberat dalam putusan guna mencapai efek jera. Rumusan masalahnya berfokus pada analisis pertimbangan Putusan 133/Pid.Sus/2021/PN Amb. terhadap residivis narkotika dan seharusnya status residivis dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam kasus narkotika. Tujuan penel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVII;103HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM FID A 2025
SKRIPSI PENGUATAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BIK…
ABSTRAK Dewan Perwakilan Daerah merupakan produk dari refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem keterwakilan di era sebelum reformasi. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah saat ini dirasa belum memadai, harapan untuk mengakomodir keseluruhan aspirasi masyarakat di daerah serta penerapan prinsip checks a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIII;60HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM KUS P 2024
SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI KO…
ABSTRAK Sengketa hutang piutang antara anggota dan Koperasi Simpan Pinjam “KAJ” yang berujung pada pembuatan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mgg menimbulkan persoalan hukum ketika perdamaian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk dicantumkannya pihak yang telah meninggal dunia sebagai subjek hukum. Permasalahan ini melatarbelakangi penelitian untuk mengetahui p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;70HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM FEB A 2025
SKRIPSI PERAN BAWASLU KOTA MAGELANG DALAM PENYELENGGARAAAN PEMILIHAN UMUM LEG…
Pelaksanaan Pemilu di Indonesia tentunya tidak lepas dari kekurangan. Kekurangan yang dimaksud seperti lemahnya tingkat partisipasi pemilih, pelanggaran pemasangan APK, politik uang, pelanggaran administrasi dan lain sebagainya. Salah satu contoh pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang pernah terjadi yaitu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DPRD Kota Magelang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;56HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM ROH P 2025
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS KASUS KEBOCORAN DATA NASABAH DI INDON…
Perbankan merupakan pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang dituntut menjaga kepercayaan masyarakat melalui perlindungan data nasabah. Digitalisasi di sektor perbankan menghadirkan kemudahan, namun juga meningkatkan risiko kebocoran data, sebagaimana terjadi pada kasus Bank Syariah Indonesia (2023) dan Bank Tabungan Negara (2024). Tujuan penelitian ini guna menganalisa peran teknologi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;99HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM ARR P 2025
SKRIPSI ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK WISATAWAN DALAM PERMASALAHAN PENGELOL…
ABSTRAK Penetapan tempat khusus parkir di Kawasan Wisata Taman Kyai Langgeng menimbulkan permasalahan terhadap hak keamanan dan hak pelayanan pengunjung salah satunya adalah pengenaan tarif parkir yang berbeda antar pemilik kendaraan yang satu dengan yang lain meski jenis kendaraannya sama persis. Permasalahan utama yang diangkat adalah Mengapa permasalahan pengelola parkir yang melanggar hak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XXII;112HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM MAS A 2025
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA BA…
ABSTRAK Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen tentunya tidak terlepas dari nota pembelian. Nota pembelian tersebut merupakan bukti adanya transaksi jual beli yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen. Seringkali ditemukan dalam nota pembelian yang mencantumkan klausula baku “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi” yang bertentangan dengan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;75HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM PRI P 2025
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah