ABSTRAK Perkembangan digitalisasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertipikat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan terhadap sistem pembuktian dan pengelolaan hak atas tanah. Namun, di tengah transformasi tersebut, praktik pinjaman di bawah tangan dengan jaminan sertipikat tanah konvensional masih banyak dilakukan masyarakat.…
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banjir hingga tiga meter yang melanda Perumahan AHE, Kabupaten Bekasi pada awal tahun 2025. Meskipun dipasarkan dengan klaim "Bebas Banjir", perumahan tersebut faktanya dibangun di area cekungan dengan sistem infrastruktur drainase yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak konsumen, bentuk tanggung jawab hukum p…
ABSTRAK Penerimaan saksi keluarga dalam perkara harta bersama menimbulkan persoalan karena Pasal 145 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) membatasi keluarga untuk menjadi saksi demi menjaga objektivitas pembuktian. Namun, perkara harta bersama berkaitan dengan hubungan rumah tangga yang bersifat privat sehingga banyak fakta tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti tertulis dan justru hanya d…
ABSTRAK Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yangmana pihak satu mengikatkan diri ke pihak lainnya, untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya membayar sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli motor klasik di Bengkel X Magelang serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penggantian spareparts palsu pada mo…
ABSTRAK P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Agama Nomor 1514/Pdt.G/2024/PA.Mkd tentang nafkah anak terhadap perlindungan hak anak, serta peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan tersebut. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak berdasarkan teori efektivitas hukum S…
ABSTRAK Tanah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, pemerintah melaksanakan reforma agraria yang mencakup penataan aset dan penataan akses. Implementasi kebijakan ini di Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur belum sesuai cita-cita Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, dengan bel…
ABSTRAK Perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok merupakan tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui kebijakan kawasan tanpa rokok, termasuk pada sektor angkutan umum di Kota Magelang melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk me…
ABSTRAK Pengangkatan anak menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan sebuah keluarga ketika di dalam hubungan perkawinan tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Pada proses pengangkatan anak, hakim memiliki peran penting dalam menilai kelayakan calon orang tua angkat khususnya terkait kemampuan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai kemampuan ek…
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran irregular berdasarkan perspektif hukum internasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran irregular Indonesia di Malaysia serta bagaimana perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran irregular ditinjau berdasarkan hukum i…
ABSTRAK Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak sebagaimana diatur Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kontrak internasional. Hal ini terbukti pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang membatalkan Loan Agreement ant…