ABSTRAK P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Agama Nomor 1514/Pdt.G/2024/PA.Mkd tentang nafkah anak terhadap perlindungan hak anak, serta peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan tersebut. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak berdasarkan teori efektivitas hukum S…
ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadapi banyak persoalan saat proses peradilan, terutama dalam persidangan. Persoalan ini salah satunya mengenai penerapan frasa “dapat” dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pid…
ABSTRAK Penelitian ini menyoroti ketimpangan sanksi antara delik penghinaan Presiden (maksimal 4 tahun) dan individu biasa (maksimal 1,5 tahun) dalam KUHP baru. Tujuannya adalah untuk menganalisis kesesuaian ancaman pidana tersebut serta menguji nilai proporsionalitas dan kesetaraan hukumnya. Penelitian ini menggunakan mteode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ini menggunaka…
ABSTRAK Lansia merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, berkelanjutan, dan mudah diakses menjadi semakin penting. Puskesmas sebagai fasilita…
ABSTRAK Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yangmana pihak satu mengikatkan diri ke pihak lainnya, untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya membayar sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli motor klasik di Bengkel X Magelang serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penggantian spareparts palsu pada mo…
ABSTRAK Penerimaan saksi keluarga dalam perkara harta bersama menimbulkan persoalan karena Pasal 145 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) membatasi keluarga untuk menjadi saksi demi menjaga objektivitas pembuktian. Namun, perkara harta bersama berkaitan dengan hubungan rumah tangga yang bersifat privat sehingga banyak fakta tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti tertulis dan justru hanya d…
ABSTRAK Perkembangan digitalisasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertipikat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan terhadap sistem pembuktian dan pengelolaan hak atas tanah. Namun, di tengah transformasi tersebut, praktik pinjaman di bawah tangan dengan jaminan sertipikat tanah konvensional masih banyak dilakukan masyarakat.…
ABSTRAK Studi ini difokuskan untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada notaris serta berbagai akibat yuridis yang muncul akibat pemanfaatan surat kuasa di bawah tangan berisi pemalsuan sebagai landasan dalam pembuatan akta perikatan jual beli atas bidang tanah. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggabungkan penelusuran…
ABSTRAK Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang mampu menghasilkan karya secara otonom menimbulkan permasalahan hukum terkait status kepemilikan dalam bidang hak cipta, hal ini karena hak cipta mensyaratkan manusia sebagai subjek pencipta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status kepemilikan karya AI di Indonesia serta bagaimana perbandingan pengaturannya den…
ABSTRAK Setiap anak memiliki hak dalam menerima pendidikan dasar sebagai hak yang wajib diberikan oleh negara melalui pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan dasar bagi anak tanpa terkecuali termasuk anak yang telah melakukan perkawinan. Pemerintah Daerah Jawa Tengah sendiri telah mengimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Ja…