ABSTRAK Revisi KUHAP melalui UU No. 20 Tahun 2025 belum secara optimal menghadirkan mekanisme pengawasan yudisial yang bersifat ex ante terhadap upaya paksa dalam penyidikan, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kewenangan aparat pene…
ABSTRAK Permintaan biaya tambahan yang telah dibayar secara lunas melalui aplikasi dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha penyedia jasa perhotelan yang berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha. Fokus penelitian ini pada perlindungan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban yang harus di berikan oleh pelaku usaha karena permintaan bi…
ABSTRAK Perkembangan pemasaran digital melalui kegiatan endorsement menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan Influencer yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen apabila produk yang dipromosikan tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen serta bagaimana bentuk perjanj…
ABSTRAK Fenomena crossing guard di Kota Magelang muncul sebagai respons atas kebutuhan pengaturan lalu lintas, namun praktik tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 70. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara das sollen dan das sein. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi legalitas …
ABSTRAK Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia mendorong munculnya kebijakan cashless only pada merchant cafe, termasuk di Kota Magelang. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena di satu sisi menawarkan kemudahan transaksi, namun di sisi lain bertentangan dengan ketentuan penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun…
ABSTRAK Kebijakan relokasi pedagang lokal merupakan bagian dari penataan kawasan wisata Candi Borobudur untuk menjaga kelestarian kawasan dan meningkatkan kenyamanan wisatawan. Namun, pelaksanaannya menimbulkan konflik ketidakadilan bagi pedagang lokal yang direlokasi ke Kampung Seni Borobudur. Rumusan masalah penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakadilan kebijakan reloka…
ABSTRAK Penanganan penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga rehabilitasi sebagai upaya pemulihan. Salah satu instrumen penting dalam menentukan bentuk penanganan tersebut adalah asesmen terpadu yang melibatkan unsur medis dan hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan asesmen belum selalu dilakukan secara konsisten pada tahap awal pe…
ABSTRAK Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mempermudah pemanfaatan karya musik secara komersial melalui berbagai platform digital, namun di sisi lain juga menimbulkan pelanggaran hak cipta berupa penggunaan dan monetisasi lagu tanpa izin dari pencipta. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas praktik monetisasi tanpa …
ABSTRAK Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan terlindung dari bahaya asap rokok. Dengan hadirnya peraturan tersebut menjadikan beberapa area menjadi Kawasan Tanpa Rokok, satu diantaranya ialah di Taman Jabon. namun dal…
ABSTRAK Berkembangnya gig economy telah melahirkan bentuk hubungan kerja baru berbasis kemitraan, namun dalam praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan posisi antara mitra dan perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum…