Ditapis dengan
SKRIPSI TRASH TALKING PADA REMAJA DALAM GAME ONLINE MOBILE LEGENDS BANG BANG
ABSTRAK Game online merupakan wujud dari perkembangan teknologi pada saat ini. Di dalam game online Mobile Legends membentuk sebuah komunitas yang begitu luas. Di dalam derasnya arus permainan game online, terdapat fenomena Trash Talking yang hanya dianggap sebagai dinamika keasyikan dalam bermain game, meskipun Trash Talking masuk kedalam kejahatan dalam internet yaitu cyberbullying. Fenomen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;120HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- KOMUNIKASI IRA T 2023
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GRAB FOOD ATAS KLAIM REIMBURSEMENT…
ABSTRAK Transportasi online dengan teknologi masa kini menjadi perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi untuk menyambungkan antara pengguna dengan pengemudi melalui internet. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, namu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;71HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM RIE P 2023
SKRIPSI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DI…
ABSTRAK Permasalahan aborsi masih menjadi isu perdebatan yang terus bergulir di tengah masyarakat. Kasus aborsi yang seringkali berada dalam posisi dilematis salah satunya aborsi kehamilan akibat perkosaan. Penulis menggunakan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn dan putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jambi sebagai contoh kasus yang pendukung isu yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XII;88HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM NAB A 2023
SKRIPSI ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN ANAK PADA LAPAS DEWASA DITINJAU DARI UNDA…
ABSTRAK Di Indonesia pengaturan mengenai pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Salah satu substansi yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah terkait dengan penempatan ABH ke dalam LPKA, akan tetapi di setiap tahunya terdapat adanya kasus ABH yang di tempatkan ke dalam LAPAS bersama dengan orang dewasa, hal ini bertentang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;106HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM KRI A 2023
SKRIPSI IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PINDAH D…
ABSTRAK Prinsip-prinsip good governance tidak bisa dilepaskan dari pelayanan pindah datang di Kota Magelang meskipun pelaksanaan pelayanan dilakukan secara daring. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pindah datang di Kota Magelang serta bagaimana hambatan dan strategi untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;99HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM DAR I 2023
SKRIPSI ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKAR…
ABSTRAK Pembuktian dalam kasus pidana merupakan sebuah esensi dalam persidangan untuk mencari kebenaran materiil (materiil waarheaid). Keterangan ahli dalam sistem pembuktian pidana Indonesia merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam peradilan pidana semakin mendesa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVI;102HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM AUL A 2023
SKRIPSI TANGGUNG JAWAB HUKUM PADA KSP INTIDANA TERHADAP KARYAWAN YANG MENGALA…
ABSTRAK Pengertian pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK yakni merupakan pengakhiran hubungan kerja atas suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya suatu hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Penerapan pelaksanaan efisiensi dengan merumahkan berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan KSP Intidana Cabang Temanggung yang hanya didasari dengan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;88HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM SEF T 2023
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM NEGERI YANG DIRUGIKAN AKIB…
Kebijakan antidumping dibuat dengan tujuan untuk mengatasi praktik dumping di Indonesia yang merugikan pelaku usaha dalam negeri dan dapat mengancam perekonomian negara, namun pada pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan lancar. Pelaku usaha justru merasa dirugikan akibat diberlakukannya kebijakan antidumping salah satunya berdasar kasus dalam Putusan Nomor 116 PK/Pdt/2018. Rumusan masalah s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVI;136HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM MAS P 2023
SKRIPSI KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM KASUS HUTANG PIUTANG (Studi Pu…
ABSTRAK Perjanjian lisan sering mengalami persoalan dikarenakan bukti yang tidak tertulis di atas kertas, seperti yang ada di surat putusan Pengadilan Negeri Wonosobo mengenai kasus wanprestasi dalam perjanjian lisan. Perjanjian lisan tersebut didalamnya terdapat adanya wanprestasi seperti yang dilakukan oleh terdakwa Supanut riyanto. Ia telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewaji…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;87HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM PUR K 2023
SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN PASAL 170 AYAT (2) ANGKA 3 KUHP TERHADAP PENGANIAY…
ABSTRAK Pasal 170 dan Pasal 351 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal identik yang hampir sama mengatur mengenai tindak pidana kekerasan yang menyebabkan maut dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Persamaan tersebut menjadi permasalahan mengenai bagaimana batasan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan pada Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP serta bagaimana pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;71HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM RAH A 2023
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah