Ditapis dengan
SKRIPSI ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PE…
ABSTRAK Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yag berkembang di masyarakat dan menjadi perhatian serius. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang batas usia dalam menikah yaitu berusia 19 tahun, namun dapat diajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;108HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM TIU A 2023
SKRIPSI ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FI…
Abstrak Kredit macet merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pemberian kredit. Eksekusi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang terakhir. Pelaksanaan eksekusi yang terjadi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini kreditur terkadang mengalami hambatan saat proses eksekusi. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yai…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;97HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM MUM A 2023
SKRIPSI ANALISIS HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN DISPENSASI KA…
ABSTRAK Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Mungkid permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 ada 82, tahun 2019 ada 140, kemudian pada tahun 2020 berjumlah 533, selanjutnya ta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVII;105HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM BAH A 2023
SKRIPSI ANALISIS PENGGUNAAN JURIMETRI DALAM PUTUSAN REKONVENSI UNTUK MENENTUK…
ABSTRAK Perceraian atas kehendak suami atau cerai talak menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kewajiban yang harus diberikan kepada istri sebagai haknya. Hak ini diantaranya, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah madhiyah. Penentuan besaran nafkah belum ada aturan atau standar bakunya, serta dalam putusan hakim saat menentukan nafkah memiliki metode yang berbeda-beda. Salah satu metode…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XV;116HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM PER A 2023
SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIARAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA OLEH M…
ABSTRAK Penyiaran proses persidangan bukan merupakan hal yang baru di dunia peradilan Indonesia. Penyiaran persidangan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Namun dalam pelaksanaannya, penyiaran proses persidangan seringkali menimbulkan persoalan atau polemik. Hal ini dikarenakan, belum adanya payung hukum atau aturan khusus mengenai pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIII;71HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM PRA T 2023
SKRIPSI UPAYA HUKUM ANTISIPASI ADANYA DEBITUR WANPRESTASI DI KOPERASI SIMPAN …
ABSTRAK Koperasi merupakan salah satu Lembaga Pembangunan ekonomi di Indonesia. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi menjelaskan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi yang dapat memberikan layanan simpan pinjam pada anggotanya. Koperasi simpan pinjam berkaitannya dengan perjanjian kredit yang merupakan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV;95HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM ROZ U 2023
SKRIPSI IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN…
ABSTRAK Keberadaan dari pedagang kaki lima tanpa Surat Izin Usaha Pedagang Kreatif Taman Pengayoman (SIUPKTP) yang berdagang di trotoar dan sepanjang badan jalan pada Jalan Letnan Jenderal Soetoyo, Kabupaten Temanggung menjadi permasalahan tersendiri karena tidak menempati lokasi berdagang yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, mengganggu kelancaran lalu lintas dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XVIII;176HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM NUG I 2024
SKRIPSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TERHADAP PELAKSANAAN …
ABSTRAK Aktivitas perusahaan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan bentuk ganti rugi atau bentuk tanggung jawab yang wajib dimiliki oleh perusahaan baik itu Swasta maupun BUMN kepada masyarakat sekitar perusahaan. Tujuan penelitian yang dilaksanakan untuk mengkaji, menganalisis mengenai peran Pemerintah Daerah ter…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIII;89HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM SEP P 2023
SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF…
ABSTRAK Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan hak hidup dari seseorang. Disisi lain Indonesia juga masih mempraktikkan hukuman mati khususnya pada pelaku peredaran narkotika. Hal ini menimbulkan suatu pro kontra di tengah masyarakat apakah bentuk hukuman ini sesuai dengan perlindungan hak hidup atau tidak. Penelitian ini ditulis dengan tujuan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XI;84HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM ANJ A 2023
SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PSIKOTROPIKA GOLONGAN I…
ABSTRAK Berkembangnya teknologi sangat membantu dalam kehidupan manusia, salah satunya melalui media sosial, media sosial dipercaya memiliki potensi yang sangat besar untuk perdagangan atau bisnis, namun masih terdapat oknum-oknum menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan diri sendiri. Salah satunya penyalahgunaan media sosial facebook sebagai perantara jual beli secara elektronik obat jeni…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIII;66HAL;29.5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HUKUM MAH T 2023
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah